Organisasi Terlarang

Larangan terhadap Partai GAM bukan lagu baru. Akhir Juni tahun lalu, militer Indonesia di Aceh menggunakan tangan pemerintah daerah untuk mencap sejumlah organisasi sipil sebagai institusi ilegal. Demokrasi di Aceh masih dihantui ancaman yang terus berulang.

Pasangan Irwandi-Nazar saat kampanye Pilkada
SILANG cat merah pada pintu rumah itu sudah lama tak tampak. Si empunya telah memulasnya dengan cat kayu warna coklat tua, kinclong. Soalnya tanda silang itu pertanda buruk. Orang di dalam rumah tersebut masuk daftar ‘target’ pencarian.

Itu artinya, bakal ada sesuatu tak nyaman yang akan menimpa penghuni, bahkan pengunjung rumah yang terletak di Jalan Panglima Polem, pusat kota Banda Aceh. Bisa mendekam di penjara. Yang paling mengerikan jika tinggal nama saja.

“Sudah dicat ulang sewaktu Aceh masih dalam status darurat militer,” kata Nasruddin Abu Bakar, awal Juli tahun lalu.

Nasruddin alumnus IAIN Ar Raniry, Banda Aceh, tahun 2005. Sejak 1999 silam dia anggota dewan presidium Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA).

Pada 8 November 1999, lebih dari 2 juta penduduk Aceh mengikuti aksi massa yang digalang SIRA di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Mereka menuntut dilakukan referendum.

selanjutnya…

Setelah perjanjian damai RI-GAM di Helsinki, Nasruddin kerap bermalam di rumah yang juga kantornya. Tiga tahun sebelumnya, Nasruddin bersama sejumlah aktivis SIRA dan organisasi di Aceh tak bisa menjalani hidup nyaman. Apalagi tidur nyenyak.

“Harus lari, gerilya, sembunyi dari satu tempat ke tempat lain. Karena kami diburu dan masuk dalam DPO (daftar pencarian orang),” kenangnya kepada saya. Nasruddin pun memilih angkat kaki dari Aceh menuju Jakarta. Kuliahnya pun ngadat. Selama dua tahun dia keliling Jakarta dan sekitarnya, mengamankan diri.

Nasruddin kini menjadi wakil bupati Aceh Timur. Namun tahun lalu ia dan kawan-kawan sempat terancam dan terusik gara-gara petinggi militer Indonesia di Aceh malah memvonis SIRA sebagai “organisasi ilegal’.

“Sekarang kalau SIRA masih hidup berarti (organisasi) itu termasuk ilegal!” Kepada wartawan Mayjen Bambang Dharmono, wakil pemerintah Indonesia di Aceh Monitoring Mission (AMM), menegaskan pernyataan itu Juni tahun lalu.

Bambang menjadi panglima komando operasi ketika pemerintah Indonesia di bawah Megawati Soekarnoputri memberlakukan status Darurat Militer kepada Aceh. Lima bulan setelah status itu ditetapkan, paling sedikit 319 warga sipil tewas. Sebanyak 108 orang hilang, dan 117 lainnya mengalami luka berat.

Pernyataan itu sebenarnya bukan sekali dilontarkan Bambang. Pertengahan Maret lalu, dia juga mengutarakan itu di muka legislator Senayan. Sebelum rancangan itu disahkan, panitia khusus RUU Pemerintahan Aceh meminta dia membeberkan perkembangan terakhir di Aceh.

“SIRA tidak boleh ada!” tegas Bambang dalam rapat yang digelar malam hari itu.

”Kalaupun dia tetap mempertahankan nama SIRA, ’R’ itu tidak boleh referendum. Tapi diganti dengan rekonsiliasi. Bukan referendum.”

”Terkait organisasi GAM, kita terus mendorong untuk pembubaran. AMM memberi proposal kepada kita, kalau RUU PA hari ini disahkan jadi Undang-undang, besok organisasi GAM tidak boleh ada! Itu komitmen AMM. Kita akan mendengarkan jawaban dari GAM pada COSA yang ke-31. Prinsipnya kalau RUU PA ini disahkan jadi undang-undang maka besok, atau pokoknya setelah itu dikatakan organisasi GAM sudah tidak ada lagi. Itu komitmen AMM, Pak. Karena itu saya sangat confidence sekali dengan keberadaan mereka.”

Di Aceh, Bambang mendapat dukungan petinggi militer. Panglima Daerah Militer Iskandar Muda Mayjen Supiadin AS. Dia pun menyebut bahwa SIRA adalah organisasi ilegal yang masih melakukan aktivitas membingungkan’ masyarakat di daerah-daerah. TNI, imbuh Supiadin, siap memback-up pemerintah.

Inspektur Jenderal Bachrumsyah Kasman, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, setali tiga uang. Dia mengamini pernyataan Bambang dan Supiadin bahwa SIRA adalah organisasi yang dilarang melakukan aktivitasnya. Bahkan, seperti dimuat Serambi Indonesia 24 Juni lalu, komando sudah disebarkan kepada kepala-kepala kepolisian di wilayah Aceh.

”Kita sudah memerintahkan para Kapolres dan Kapoltabes di wilayah NAD, bila kedapatan ada organisasi ilegal termasuk SIRA melakukan kegiatan mengumpulkan massa segera ditindak. Kalau membandel, tangkap saja!” tegasnya.


KETIKA
masih menjabat sebagai Ketua Presidium SIRA, Muhammad Nazar menolak mentah-mentah tudingan para petinggi militer di Aceh. Apalagi organisasinya tak pernah berbuat onar dan tindakan anarkis.

“Memangnya kami bikin onar apa? Kami tidak seperti GAM, kami sama sekali tidak pernah mengangkat senjata,” kata Nazar kepada saya.

Bekas asisten dosen di Fakultas Sejarah dan Bahasa Arab IAIN Ar Raniry ini pernah dua kali mendekam di penjara dengan dakwaan yang sama. Dia dituduh menyebarkan kebencian, seperti dalam 154 KUHP. Dia pernah dibuang ke Lembaga Pemasyarakatan Lowok Waru, Malang untuk menjalani masa ‘pembinaan’.

Tapi sebelum memegang amanat sebagai ketua presidium, dia sudah meramalkan risiko terberat yang bakal dihadapinya.

“Ya minimal dipenjara lah. Tapi teman-teman berkomitmen mendukung dan akan membantu saya,” kenang Nazar.

Awal tahun Juli lalu, saya menemui dia di rumah yang menjadi kantornya. Dia mengenakan kaos berkerah. Belum jadi pejabat. Tak ada perabot yang istimewa dalam bangunan itu. Cuma ada kursi tamu, teve, hambal, perangkat komputer, dan meja pendek-lebar di ruang rapat. Tak ada barang maupun kesan yang menunjukkan tempat itu sebagai organisasi angker dan terlarang.

Rumah itu disewa dengan uang hasil iuran anggota. Cut Fatma Dahlia, bendahara SIRA, mengatakan iuran itu diwajibkan khususnya kepada anggota SIRA yang sudah bekerja.

“Walaupun diwajibkan, besar uang iuran tidak ditentukan,” kata dia.

Selain sewa rumah, uang itu juga digunakan untuk biaya listrik, telepon, dan operasional kegiatan organisasi. Seperti aksi damai mendukung percepatan pengesahan undang-undang Aceh yang digelar di Lhokseumawe, Bireuen, dan daerah lain.

“Dalam tiap kegiatan kami didukung dan dibantu masyarakat. Jadi kami tidak banyak mengeluarkan dana,” imbuh Fatma.

Usai perdamaian, SIRA giat mendorong demokratisasi di Aceh. Bersama organisasi sipil lainnya, sejumlah aktivis SIRA tergabung dalam Jaringan Demokrasi Aceh (JDA). Itu perkumpulan organisasi sipil yang ada di Aceh dan Jakarta. Seperti Aceh Working Group, Aceh Judicial Monitoring Institute, Flower Aceh, Komite Monitoring Perdamaian dan Demokrasi, Aceh Civil Society Task Force, LBH Banda Aceh, Perkumpulan Demos, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, WALHI, serta sejumlah organisasi sipil lain.

Mereka melakukan pengawalan agar rancangan undang-undang Aceh hingga menjadi undang-undang. Itu sebabnya, Nazar dan kawan-kawan juga tak mau pintu kantornya kembali disilang dengan cat merah. Apalagi, kata dia, SIRA tak pernah ada hubungan institusional dengan GAM yang dicap pemerintah Indonesia sebagai organisasi terlarang karena berniat memerdekakan Aceh dari Indonesia.

“SIRA berjuang untuk kebaikan, kesejahteraan, dan kemajuan Aceh. Dalam MoU Helsinki sudah tegas sudah tegas bahwa pemerintahan Aceh dalam kerangka RI. Jadi tak perlu khawatir dengan SIRA, karena kami menjalankan MoU. Dan kami tidak hubungannya dengan GAM.”

Soal pembubaran, Nazar bilang, itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Pembubaran SIRA harus atas musyawarah dan persetujuan anggota. Namun dia juga membocorkan, kini SIRA tengah menggodok rencana membentuk partai lokal di Aceh.

”Apa masih akan menggunakan kata ’referendum’?” Saya bertanya.

”Belum tahu. Masih digodok,” katanya kala itu.

STEMPEL sebaga organisasi ilegal bukan cuma diberikan kepada SIRA yang menempati nomor urut pertama. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh juga tercatat pada urutan ke-12 dalam daftar 16 kelompok organisasi ilegal.

Itu tertuang dalam surat Gubernur Aceh kepada wakil senior pemerintah RI di AMM, Mayjen Bambang Dharmono. Selain SIRA dan Walhi, dalam surat tertanggal 21 Juni 2006 itu, ada sejumlah organisasi seperti Ikatan Pemuda Karya , Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat, Koalisi Aksi Reformasi Mahasiswa Aceh, Cardova, Asosiasi Pedagang Kakilima Seluruh Indonesia, Front Perlawanan Separatis GAM, Front Benteng Rakyat Anti Separatis, dan Front Pembela Tanah Air.

Dasar rujukan beleid itu adalah undang-undang dan peraturan pemerintah yang diterbitkan pada zaman diktator Soeharto berkuasa. Seperti Undang-undang nomor 5 tahun 1985, Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1986.

Tapi tak begitu terang apa kriteria sebuah organisasi dicap legal atau ilegal. Bentuk verifikasinya pun tidak diuraikan. Yang jelas, hasil verifikasi tim menyebut sebanyak 16 organisasi masuk dalam daftar ilegal.

Direktur Walhi Aceh Cut Hindon memprotes stempel ilegal kepada lembaganya. Dia dan pengurus Walhi tak pernah dimintai keterangan atau oleh tim verifikasi. Dia juga berang ketika membaca rujukan surat gubernur kepada Bambang Dharmono.

”Kami bukan organisasi kemasyarakatan atau organisasi kepemudaan. Kami ini yayasan yang diatur dalam undang-undang sendiri,” kata Hindon kepada saya.

Keberangan Hindon dan pengurus Walhi kian bertambah ketika mengetahui bahwa surat itu justru tidak dialamatkan kepada lembaganya. Melainkan kepada Bambang Dharmono. Tembusannya ditujukan kepada kepada Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, hingga bupati dan walikota se-Aceh.

”Ini yang aneh. Kenapa surat itu justru dialamatkan kepada orang ketiga? Kenapa tidak langsung diberikan kepada kami sebagai lembaga yang termasuk dalam daftar itu?” Hindon mempertanyakan.

Hindon mengaku pertama kali mengetahui Walhi dalam daftar organisasi ilegal dari seorang utusan AMM yang mendatangi kantornya. Utusan itu mengenakan badge AMM dan menanyakan soal apa itu Walhi, apa kerjanya, dan sebagainya.

”Pertama dia tidak mau memberikan daftar itu. Tapi saya minta, akhirnya dia beri. Surat itu dalam bahasa Inggris. Saya tidak percaya. Apa urusan dan kapasitas AMM?” kata dia.

Walhi segera melayangkan surat protes. Mereka meminta klarifikasi isi surat gubernur kepada Bambang Dharmono. Walhi menuntut ketegasan gubernur melakukan klarifikasi terbuka kepada publik Aceh lewat media massa. Gubernur juga dituntut membuat permintaan maaf kepada Walhi dan menyatakan bahwa lembaga itu merupakan institusi yang legal.

Baru pada 18 Juli 2006, Hindon menerima surat dari sekretariat daerah Aceh tentang klarifikasi keberadaan Walhi Aceh. Lucunya surat klarifikasi itu baru berupa rancangan. Sekretariat daerah malah meminta pendapat Walhi.

”Draf suratnya mereka berikan kepada kami dulu sebelum diteken,” ujar Hindon.

Ada kelucuan lain. Salinan draf yang dibuat institusi setingkat sekretariat daerah Aceh mencantumkan rujukan beleid yang diberlakukan jauh lebih awal dari tanggal terbitnya. Pada rujukan poin e disebut ”Surat Edaran Menteri Dalam Negeri no. 233/1302 DI tanggal 29 Agustus 2006 perihal penanganan organisasi masyarakat dan LSM”.

“Surat itu seperti mendahului ketentuan Tuhan. Kok, mereka sudah tahu nomor dan tanggal terbitnya ya?” Hindon terkekeh-kekeh membacakan poin rujukan itu.

Meski begitu nama Walhi Aceh telanjur tercoreng gara-gara surat Gubernur Mustafa AbuBakar kepada Bambang Dharmono, wakil senior Indonesia di AMM.

“Karena surat dan daftar organisasi ilegal itu sudah beredar ke semua kabupaten-kota. Dan kami punya cabang di 21 kabupaten/kota,” imbuhnya.

Organisasi lain yang disebut ilegal adalah Solidaritas Mahasiswa untuk Reformasi (SMUR). Nama Kautsar disebut-sebut dalam kepengurusan pada daftar organisasi illegal itu. Dia jajaran pengurus bersama Aguswandi SMUR.

Tapi aparat yang melakukan verifikasi seperti tak membaca berita. Kautsar dan Aguswandi sudah lama tidak lagi duduk dalam di lembaga mahasiswa itu. Keduanya juga sudah lulus kuliah.

Aguswandi saat itu aktif di International Organization for Migration. Sebuah NGO asing yang membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca bencana. Sedangkan Kautsar kini menjadi pengurus Komite Monitoring Perdamaian dan Demokrasi. Misi organisasi itu memberi advokasi terhadap hak-hak korban konflik.

“Kami tidak perlu minta izin ke Kesbang Linmas (Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat),” kata dia.

”Mengapa?” tanya saya.

”Konstitusi kita menjamin kebebasan berserikat. Dan semakin banyak organisasi di Aceh semakin baik.”

SUMBER rujukan seperti Undang-undang nomor 5 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1986 tentang organisasi kemasyarakatan boleh dibilang produk legislasi yang mewarisi semangat otoriter orde baru.

Soalnya, lewat aturan itu Soeharto yang merangkap sebagai panglima tertinggi ABRI, memberangus organisasi dan meringkus para aktivis pro demokrasi.

Di situ disebutkan kewenangan pemerintah untuk membubarkan ormas yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran-ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Namun pada 2003, Departemen Dalam Negeri juga merilis surat edaran bersifat ‘penting’ dengan nomor 223/1302/ DI. Alamatnya ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Tak terkecuali Aceh.

Tujuan ormas dan LSM adalah melakukan pendidikan politik rakyat agar memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat, sebagai fasilitator dalam menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Pemerintah tidak lagi bertugas “membina” dalam arti luas dan untuk kepentingan pemerintah. Tapi “sekarang dalam posisi sebagai regulator dan fasilitator kehidupan politik demokratis.”

Ormas dan LSM pun hanya memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi (STTPKO) kepada pemerintah setempat. Lampiran surat itu antara lain akta pendirian, AD/ART, program kerja, dan susunan pengurus.

Di situ juga ditegaskan, STTPKO itu “bukanlah merupakan ijin operasional suatu organisasi, melainkan sebagai bukti administrasi bahwa organisasi kemasyarakatan telah dicatat dalam buku daftar inventarisasi pemerintah”.

Sabtu (22/7), saya mencoba mengkonfirmasi Mayjen Bambang Dharmono di kantor perwakilan pemerintah Indonesia untuk AMM di pendopo gubernur. Soalnya surat balasan gubernur berisi daftar organisasi illegal itu ditujukan kepada “Saudara wakil senior pemerintah Indonesia di AMM” yang itu tidak lain Bambang sendiri.

Tim verifikasi organisasi dan LSM yang dibentuk gubernur juga merujuk pada surat “Saudara wakil senior pemerintah Indonesia di AMM”. Gubernur menindaklanjuti surat Mayjen Bambang Dharmono dengan menerbitkan surat keputusan pembentukan tim verifikasi organisasi dan kelompok ilegal, sebulan setelah mendapat surat Bambang.

“Bilang, saya tidak mau diwawancara soal (organisasi ilegal) itu lagi. Itu sudah lewat!” Saya mendengar Bambang menegaskan pernyataan itu kepada ajudannya. Meski sudah bertemu muka, dia menolak diwawancarai.

“Kamu sudah dengar sendiri kan?” Mukayan, sang ajudan menghampiri saya dan menegaskan kembali penolakan Bambang. Saya tak bisa memaksa dan memilih angkat kaki dari kantor Bambang.

SEJARAH seperti bakal terulang begitu cepat. Dulu, Soeharto menangkapi aktivis ‘OTB’ alias organisasi tanpa bentuk. Kasus penculikan aktivis Partai Rakyat Demokratik tahun 1996, misalnya. Organisasi itu mendapat stempel terlarang oleh Soeharto.

Lalu penangkapan aktivis prodemokrasi setelah peristiwa penghancuran kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Militer diduga terlibat dalam aksi-aksi penculikan aktivis dan penghancuran kantor PDI itu.

Kini di Aceh, ketika masa damai tengah dinikmati penduduk hingga ke kampung-kampung, militer malah memunculkan istilah ‘organisasi ilegal’.

“Siapa yang bisa menjamin tidak akan ada lagi kasus-kasus seperti itu di Aceh?” ujar Dewa Gumay, kordinator advokasi dan kampanye Walhi Aceh.

Lantas bagaimana dengan status Gerakan Acheh Merdeka? Apa benar mereka bakal bubar setelah Undang-undang Aceh gol, seperti yang ditegaskan Bambang Dharmono di depan legislator di Senayan?

Saya mewawancarai juru bicara GAM Bachtiar Abdullah awal Juli di kantor KPA, Lamdingin. Ketika itu dia baru tiba dari Swedia. Ternyata jawabannya lain.

“Pembubaran harus melalui permusyawaratan anggota. Kalau kita bubar berarti perjanjian itu batal. Karena kita ini stakeholder dalam MoU, sedangkan perjanjian itu dilakukan antara GAM dan pemerintah RI.”

Irwandi Yusuf, wakil senior GAM di AMM, menegaskan hal serupa. Dia tegas-tegas membantah GAM bubar begitu undang-undang itu dilahirkan.

“Tidak.. tidak otomatis begitu. Proses MoU ini belum selesai. Masih banyak yang belum selesai, pengadilan HAM, KKR, dan lain-lain. Memang, dalam rapat COSA kami selalu didesak pertanyaan-pertanyaan, kapan GAM bubar? Tapi jawaban saya selalu, GAM bubar jika kondisinya sudah relevan.”

Dia juga menegaskan bahwa organisasinya tak pernah ada hubungan secara struktural dengan SIRA.

“GAM tak punya onderbouw. GAM ya GAM, SIRA ya SIRA.”

Namun dia, seperti juga Kautsar, Hindon, dan aktivis organisasi sipil lain di Aceh, cemas dengan beleid tentang organisasi ilegal. Setelah terbitnya UU PA, demokrasi dan kebebasan berserikat di Aceh masih dihantui aneka beleid larangan. ***

*) Tulisan ini dimuat di Sindikasi Aceh Feature Service.

About these ads

Leave a comment

Filed under Politic, Topic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s