Victims of conflict in Aceh demand that the government of Indonesia establish either a Human Rights Court or a Commission for Truth and Reconciliation in order to prevent future crimes against humanity.
This Acehnese woman wants to know who killed her relative. (Courtesy of Tarmizi Harva)
SUKMAWATI stood with her right fist pointed up to the cloudy sky. Her clothes and veil became wet as a light rain began to fall.
“Long life to victims of conflict!” a woman shouted through a megaphone. She stood in front of Sukmawati and other women. The victims of conflict from different districts across Aceh province, united in protest in front of the local parliament building on Monday, July 23, 2007.
“Long life …!” Sukmawati replied in a loud voice, and then she began to cry. At 52, she is a widow from Kabu Tunong village, Nagan Raya District, Aceh province. She has been teaching biology for years in a junior high school at Nagan Timur sub district, where she has around 160 poor students. (more…)
Despite increasing the volunteers score, the human right defenders’ struggle in post conflict of Aceh continues heavier.
Post enemy or friend?
KAMARUDDIN has been going from Banda Aceh, the Aceh capital, to Langsa in East Aceh district more than three times. Each trip, and vice versa, took for a day by bus. The vice deputy of Legal Aid Foundation (LBH) in Banda Aceh must attend the Langsa district court every week. Local attorney accused him of causing instigation publicly.
“The court has been in session for seven times, but the decision is not released until today. The attorney is still questioning the witnesses. There are five court sessions remaining,” he said, exhausted.
Since 4 August 2007, Langsa Police Resort suspected him in instigation case. He was not alone in the case. The police was also suspected his seven colleagues in LBH, Mukhsalmina, Yulisa Fitri, Sugiono, Muhammad Jully Fuady, Mardiati, Mustiqal Syahputra, and Juanda. (more…)
LEBIH DARI tiga bulan Kamaruddin bolak-balik antara Banda Aceh – Langsa. Dengan angkutan minibus L-300, butuh waktu sehari untuk bisa mencapai ibukota Aceh Timur ini dari Banda Aceh. Wakil direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh itu mesti menghadiri sidang di Pengadilan Negeri (PN) Langsa. Statusnya adalah terdakwa.
“Sudah tujuh kali sidang, sampai sekarang belum putusan. Masih mendengar keterangan saksi dari jaksa. Masih ada lima sidang lagi,” katanya. (more…)
JENIS: senjata rakitan. Panjang: hampir satu meter, popor kayu hitam. Diserahkan oleh: Nasiran. Usia: 50 tahun. Ketua front PETA Blang Mancung, kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Disita: tanggal 30 Oktober 2007 oleh Polsek Ketol.
Tulisan itu tertera di secarik karton merah dengan huruf-huruf yang diketik, lalu diikatkan pada senapan.
Moncong senjata itu tegak menghadap langit-langit. Karat menggerogoti bagian dalam pipa besi yang menjadi lubang melepas peluru. Berat senapan sekitar satu kilogram. Seluruh badan senapan dicat hitam. Di popor kanan menempel stiker bendera merah putih, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika tidak teliti benar, dari jauh tampilan senjata itu mirip Avtomat Kalashnikova 1947 buatan Rusia yang populer disebut AK 47, dan senapan M16 buatan Amerika Serikat.
Senin pagi, 8 November 2007, senjata itu ‘dipamerkan’ kepada wartawan di luar rumah dinas Kepala Kepolisian Daerah Aceh di Blang Padang. Sebanyak 17 senjata laras panjang rakitan dipajang di situ. (more…)
“LIMAPULUH persen saya tidak percaya berita di koran,” sungut Mukhlisin.
Ia guru pengajian anak-anak di Masjid Thursina yang berada di Desa Pulo Mesjid. Desa ini berada di Kecamatan Tiro Truseb, Pidie. Peci hitam hampir tak pernah lepas menutup kepalanya. Badan tinggi. Kurus. Mata kanan agak juling. Gaya bicaranya lugas. ia ramah dan amat dikenal warga desa sebagai guree ngaji. Selain mengajar membaca Al Qur’an di masjid, siang hari ia bekerja sebagai buruh bangunan. Jika ada warga desa yang meninggal, ia selalu ditunjuk menjadi orang yang memandikan jenazah mendampingi keluarga mayat. (more…)
