Sabtu lalu, lagi-lagi lewat media, saya membaca berita yang memuat potongan tulisan yang sempat ia tulis lewat buku pacarnya. Pelan-pelan, di dalam hati saya membaca tulisan itu.

“… terkutuklah buat ketidakadilan

terkutuklah buat ketidakpedulian,

terkutuklah buat kemiskinan,

terkutuklah buat rasa sakit dan sedih,

terkutuklah buat para penguasa jahat,

terkutuklah buat para penjahat, setelah aku tidak punya rasa lagi.”

Saya menunduk, mengenang seseorang bernama Sondang.

HARI-hari ini dunia maya seakan gelap. Beberapa situs yang menyediakan saluran informasi dan aplikasi gratis menutup diri. Mozilla, Wikipedia, termasuk WordPress tempat saya memposting coret-coretan ini, dll…

Ini aksi perlawanan terhadap rencana pengesahan Undang-undang Antipembajakan (Stop Online Piracy Act) oleh parlemen di AS. Pendeknya, sesiapa yang tanpa izin menggunakan karya/produk yang disebut dalam UU itu bakal dijebloskan ke bui. Yah, ini tak beda dengan kriminalisasi terhadap kebebasan mengakses dan menyebarkan informasi di internet.

Ide pengesahan undang-undang ini sudah lapuk. Anti kekebasan informasi. Mereka yang bersemangat mengetok palu rancangan undang-undang itu mengidap sindrom idiot-sinkratik. Mereka memaksa warga dunia maya lain kembali zaman batu. (Hmm… saya membayangkan hidup di zaman batu di mana manusia berekspresi melalui corat-coret di dinding-dinding bebatuan. Lalu di dinding batu yang saya tulis ada yang membalas, ada yang mengomentari, ada pula yang memposting alamat tautan batu lain yang berisi corat-coret sejenis… )

Pendukung legalisasi rancangan undang-undang zaman batu ini adalah mayoritas kalangan Holywood, seperti anggota Motion Picture Association of America (MPAA). Mereka sewot karena produk-produknya kerap menjadi target pembajakan. Sementara, barisan yang kontra terhadap rencana legalisasi ini sudah berderet rapat. Rata-rata sudah familiar di mata kita. Ada Wikipedia. WordPress. Mozilla. Google. Facebook. Twitter…

Sebagai salah satu anggota masyarakat di negara yang masuk dalam daftar pembajak digital dan pengguna social media terbesar, mestinya kita patut prihatin dan cemas. Cemas karena pemodal, korporasi hingga pejabat publik termasuk di Kementerian Kominfo yang langit pengetahuannya pendek bakal latah untuk bikin regulasi serupa di sini. Kita perlu cemas karena akan banyak teman, tetangga, saudara atau kita sendiri yang sangat mungkin ikut terseret ke penjara.

Saya sendiri ikut khawatir. Kebiasaan saya yang ringan tangan meng-copas link, men-share video di Youtube, Vimeo, atau lainnya ke kawan, saudara atau tetangga sebelah, sangat mungkin diawasi oleh intel-intel “Big Brother” di internet.

Seandainya undang-undang itu digolkan, … saya terpaksa menggunakan batu. Ada yang tidak setuju?

Buku Biografi Mochtar Lubis karya David T. Hill

Padahal, di bawah rezim Orde Baru, organisasi media dan pekerja pers tak hanya dituntut profesional  dalam kerja pemberitaan. Media dan wartawan mesti memiliki strategi jangka panjang agar bisa bertahan terbit –termasuk, bila perlu, strategi melakukan kompromi dan patuh mengikuti “petunjuk” pemerintah (Hanazaki, 1998; Steele, 2005).

Andaikan Mochtar Lubis mau berkompromi terhadap rezim militer Orde Baru, barangkali saat ini harian Indonesia Raya yang ia pimpin telah menjadi imperium media yang memiliki sejumlah penerbitan koran daerah, majalah mingguan, tabloid, jaringan media online, stasiun televisi dan radio. Seperti kecenderungan banyak media di Jawa saat ini.

Namun kita tahu, tak lama setelah peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 (Malari), sejarah harian dengan gaya jurnalisme anjing penjaga ini benar-benar menemui titik akhir. Mochtar meletakkan perjuangan mempertahankan prinsip jurnalisme di atas kepentingan untuk mempertahankan masa depan penerbitan Indonesia Raya.

Menjalankan prinsip jurnalisme sebagai pemantau kekuasaan yang independen di masa awal lahirnya dua rezim, Orde Lama dan Orde Baru –jauh sebelum Bill Kovach dan Tom Rosenstiel menulis buku Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and Public Should Expect (2001), justru mempercepat kematian koran yang identik dengan karakter pemimpin redaksinya, Mochtar Lubis, yang wafat dalam usia 82 tahun.

Sikap Mochtar dan Indonesia Raya yang kerap berseberangan dengan penguasa mesti dibayar mahal. Cengkeraman pemerintah terhadap pers dan wartawan makin kuat. Ia dipenjara selama sembilan tahun tanpa pengadilan, baik di masa Sukarno dan Suharto. Koran yang ia pimpin, Indonesia Raya, kembang-kempis. Berkali-kali mengalami pemberedelan sejak zaman Sukarno hingga awal kediktatoran Suharto.

Sejak harian ini didirikan, Indonesia Raya identik dengan pemimpin redaksinya. Suara koran itu mewakili watak seorang Mochtar Lubis yang blak-blakan, tegas, tak kenal kompromi terhadap pejabat pemerintah dan legislator yang menyalahgunakan kekuasaan, penjilat, korup dan hipokrit. Karakter dan sikap ini diceritakan David T. Hill, profesor Universitas Murdoch, Australia, dalam buku biografi Mochtar Lubis, dan telah diterjemahkan, dengan judul Jurnalisme dan Politik di Indonesia; Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) Sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang.

Mochtar mengambil posisi yang tegas terhadap penguasa otoriter saat bergabung dengan Indonesia Raya. Ia berseberangan dengan Sukarno dan golongan kiri yang diwakili Partai Komunis Indonesia. Sikap permusuhannya dengan Sukarno mulai tumbuh ketika ia mendengar pidato Bung Karno di masa pendudukan Jepang. Saat itu Sukarno setuju dan mengimbau rakyat Indonesia ikut serta dalam kebijakan kerja paksa/romusha Jepang (hal. 57). Kebencian ini terus tumbuh saat Sukarno menjadi presiden pertama republik belia ini. Menurut Hill, “Mochtar memandang Sukarno sebagai penganut hubungan seks tanpa pandang bulu, egois, irasional, antiintelektual, dan oportunis dalam politik.”

Sebaliknya, Mochtar menaruh hormat, percaya dan akrab dengan perwira-perwira militer. Bukan apa-apa, kecambah pendirian koran ini mendapat dukungan dari perwira militer yang tak sepenuhnya setuju atas kebijakan dan sikap politik Sukarno yang dekat dengan golongan berhaluan kiri.

Corong militer
Media pada masa awal kemerdekaan umumnya adalah mesin propaganda dari partai-partai politik dan militer untuk memenangi pertarungan wacana dan merebut hati massa (Hanazaki, 1998). Pers partisan menjamur. Partai Komunis Indonesia mendirikan Harian Rakyat. Partai Katolik menerbitkan harian Kompas. Protestan punya Sinar Harapan. Nahdhatul Ulama menerbitkan Duta Masyarakat. Kalangan militer menerbitkan Berita Indonesia.

Indonesia Raya menyebut dirinya media yang independen dari kelompok dan partai manapun dengan semboyan “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”. Koran ini digagas dan mendapat sokongan sejumlah perwira militer di Divisi Siliwangi (hal. 46). Mayor Brentel Susilo, perwira intel yang memiliki kekuasaan besar di Kementerian Pertahanan, berperan dalam pergantian pemimpin redaksi Indonesia Raya, dari Julli Effendi, seorang anggota staf intel Susilo, ke Mochtar Lubis.

Salah satu dukungan harian ini terhadap militer dapat ditelusuri dari pemberitaan di tengah karut-marutnya parlemen pada awal 1950an. Kala itu Indonesia Raya bersikap mendukung faksi militer yang dipimpin Jenderal A. H. Nasution soal pembubaran parlemen pada 1952. Indonesia Raya edisi 17 Oktober 1952 menurunkan laporan utama berjudul “Demonstrasi Rakyat Menuntut Pembubaran Parlemen”. Namun dalam pengamatan Hill, berita ini terlalu dangkal. Pasalnya tidak memuat keterlibatan perwira militer dalam aksi menentang parlemen yang sebenarnya telah dikoordinir dan diatur secara rapi oleh kalangan perwira sendiri (hal. 54).

Kebencian dan ketidakpercayaan Mochtar terhadap anggota parlemen yang hanya mementingkan kepentingan kelompok dan diri sendiri mencapai titik kulminasi. Dalam wawancaranya dengan Hill, Mochtar terang-terangan menyebut politisi korup dan hipokrit yang duduk di parlemen saat itu sebagai “politisi keparat” (hal. 55).

Kedekatan dengan militer tak jarang membawa masalah bagi Mochtar dan awak Indonesia Raya. Sebagai contoh ketika sejumlah perwira, termasuk saudara jauh Mochtar, Kolonel Zulkifli Lubis, terlibat dalam pemberontakan/kup di daerah yang tak puas terhadap pemerintah pusat di Jawa (hal. 64-65). Indonesia Raya memilih diam, dan bahkan cenderung membela para perwira yang membelot. Sementara media pesaing justru bersikap menentang aksi para perwira militer tersebut. Itu sebabnya, oleh para pesaingnya Indonesia Raya kerap disebut sebagai corong tentara. Tentu, tuduhan miring ini dibantah oleh awak Indonesia Raya (Surjomihardjo dkk., 2002).

Kecambah jurnalisme investigasi

Di bawah Mochtar, jurnalisme Indonesia Raya tak melulu mengangkat isu-isu hangat soal ketegangan politik pada masa-masa awal kemerdekaan. Topik-topik sensasional tak jarang diberitakan. Namun sikap permusuhan terhadap Sukarno tetap menonjol dalam pemberitaan harian ini. Misal, pada bulan September 1954, harian ini mengangkat isu poligami dan perkawinan Presiden dengan Hartini Suwondo dari Salatiga, Jawa Tengah.

Poligami yang dilakukan orang nomor satu Indonesia ini dikritik oleh Persatuan Wanita Republik Indonesia. Gara-gara pemberitaan ini, Presiden merasa dibuat malu oleh media, terutama oleh harian yang dipimpin oleh Mochtar (hal. 56). Galibnya berita-berita infotainmen, berita poligami presiden ikut mengerek tiras dan pendapatan harian Indonesia Raya.

Di lain waktu, Indonesia Raya memberitakan skandal pelecehan seksual seorang pegawai negeri wanita oleh atasannya, seorang kepala kantor kebudayaan di Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Pemberitaan-pemberitaan macam ini justru mendapat hujatan dari kaum kiri. Pemimpin PKI Njoto malah berujar, pers macam ini mengenyampingkan prestasi yang sudah dilakukan pemerintah. Jurnalisme ala Indonesia Raya disebut-sebut sebagai “jurnalisme koboi” oleh golongan kiri.

Terlepas dari pelabelan terhadap gaya jurnalismenya, boleh dibilang Mochtar lewat Indonesia Raya juga menjadi perintis praktik jurnalisme investigasi di Indonesia. Praktik jurnalisme yang menelan biaya besar dan kerap mengandung banyak risiko, termasuk pemberedelan. Itu sebabnya, hanya segelintir media yang cukup berani dan secara konsisten menjalankan praktik pelaporan investigatif ini.

Saat Indonesia menjadi penyelenggara konferensi internasional Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, Indonesia mendapat sorotan media internasional atas kemampuan menyelenggarakan konferensi yang diikuti sejumlah tokoh besar dari negara-negara dari benua Asia dan Afrika. Lebih-lebih lagi, republik ini belum lama merdeka dari penjajahan asing.

Indonesia Raya justru punya angle liputan yang berbeda. Secara khusus Mochtar justru menelusuri sisi lain di balik pelaksanaan pertemuan para pemimpin negara-negara yang baru merdeka dari penjajahan negara-negara Eropa. Ia menginvestigasi adanya panitia khusus yang disebut sebagai “hospitality committee” dan daftar “rumah aman” yang menyediakan perempuan untuk melayani berahi para delegasi peserta konferensi (hal. 59). Ia mewawancara sejumlah perempuan yang dilibatkan sebagai “hospitality committee”.

Selain metode people trail untuk menggali kesaksian sumber kunci, praktik jurnalisme investigasi yang diterapkan Indonesia Raya juga menggunakan metode penelusuran dokumen atau paper trail. Ini dilakukan ketika harian ini menelusuri kasus gratifikasi dan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani pada Agustus 1956.

Berdasar pada dokumen-dokumen yang diperoleh, Indonesia Raya memberitakan bahwa sang menteri telah menerima rumah dan mobil dari Lie Hok Thay, wakil direktur Percetakan Negara. Gara-gara pemberitaan ini Mochtar sempat diadili dengan dakwaan menyebarkan fitnah/pencemaran nama baik/defamation. Namun setelah menunjukkan sejumlah dokumen yang menjadi dasar laporan investigasi hariannya, ia dibebaskan. Sebaliknya, Mahkamah Agung menjatuhkan denda kepada Ruslan (hal. 62).

Disamping melambungkan namanya di media internasional/barat, pembangkangannya terhadap rezim Demokrasi Terpimpin di bawah Sukarno membawa Mochtar keluar-masuk penjara tanpa pernah diadili sejak 21 Desember 1956 hingga 29 April 1961. Tiga bulan kemudian, ia kembali dijebloskan ke penjara dan baru dilepaskan pada 17 Mei 1966 setelah rezim Sukarno terjungkal (hal. 83)

Pendukung Orde Baru, Pembenci Komunis
Buku ini menyinggung sisi lain seseorang yang dianggap pahlawan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat oleh kalangan mahasiswa tatkala rezim Sukarno jatuh. Hill memaparkan bagaimana Mochtar ikut serta melempangkan jalan bagi rezim Orde Baru yang kelak digulingkan oleh mahasiswa dan rakyat pada Mei 1998.

Mochtar sempat terhanyut dalam euforia kebangkitan ekonomi Indonesia pasca tumbangnya Sukarno. Setelah didera krisis di pengujung rezim Orde Lama, perekonomian Indonesia mulai dilirik negara-negara maju, seperti Australia, Amerika Serikat dan Jepang, untuk menanamkan modalnya. Bantuan luar negeri pun berdatangan.

Seperti juga kelompok Mafia Berkeley, Mochtar adalah anak emas Suharto. Mochtar adalah mitra bisnis Sumitrodjojohadikusumo, salah satu tokoh utama kelompok Mafia Berkeley. Sumitro, ayah Jenderal Prabowo Subianto, bersama Mochtar berkongsi untuk mendirikan perusahaan konsultan bisnis yang sempat bertahan selama beberapa bulan sebelum akhirnya ditinggalkan oleh Sumitro yang kala itu diangkat sebagai Menteri Perdagangan. Perusahaan ini belakangan terpuruk akibat ketidakmampuan Mochtar dalam mengelola usaha ini (hal. 122).

Relasi dan kedekatan Mochtar dengan pengusaha asing dan kebenciannya yang berlebihan terhadap kalangan berhaluan kiri membuat banyak sahabatnya kecewa. Sikap Mochtar kurang tegas soal pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap simpatisan PKI. Ia menolak gagasan Arief Budiman agar pemerintah membebaskan tahanan yang tingkat keterlibatannya paling rendah dalam PKI, dan tahanan ini tidak perlu diadili.

Dalam kasus pembongkaran pembantaian antara 2.000 hingga 3.000 orang berhaluan kiri di Purwodadi tahun 1968, Indonesia Raya berpihak pada militer. Harian ini lebih memberi porsi pemuatan pembelaan militer ketimbang laporan H. J. C. Princen tentang pembantaian tersebut. Laporan Mochtar hasil kunjungan ke Pulau Buru tempat ribuan tahanan politik diasingkan juga kurang kritis dan menggigit. Penulis menilai, laporan itu tak mengungkap penindasan fisik, mental dan keterbatasan makanan yang dialami para tahanan (hal. 134).

Indonesia Raya mulai garang membongkar kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para pembantu kabinet Suharto. Namun koran ini masih belum banyak mengungkap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer.

Kebencian ini perlahan surut, lebih karena faktor ideologis. Selama menjalani penahanan di penjara Nirbaya, Mochtar bergaul dan akrab dengan tahanan politik berhaluan kiri yang juga ditahan dalam penjara yang sama (hal. 190).

Meski mendukung kemitraan tentara dan teknokrat dalam pembangunan Indonesia, Mochtar dan Indonesia Raya kelak menentang pejabat-pejabat di bawah pemerintahan Suharto yang rakus dan korup. Mochtar membongkar penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Jenderal Ibnu Sutowo (hal. 135) yang menjabat sebagai direktur Perusahaan Tambang dan Minyak Negara (Pertamina). Mendapat bocoran dokumen-dokumen tak terbantahkan dari pejabat-pejabat tinggi membuat Mochtar dan Indonesia Raya makin percaya diri (hal. 136).

Sebagian kalangan terutama media milik militer dan harian Merdeka yang dipimpin BM Diah, justru menilai pembongkaran kasus korupsi di tubuh Pertamina oleh perwira militer tersebut tidak semata-mata usaha menjalankan dan menegakkan prinsip jurnalisme. Diah memandang investigasi yang dilakukan Indonesia Raya sarat kepentingan bisnis perusahaan konsultan milik Mochtar.

Disamping korupsi yang dilakukan perwira militer di tubuh Pertamina, Indonesia Raya juga mengritik kedekatan antara perwira militer dengan pengusaha Tionghoa yang menjadi cukong mereka.

Akhir riwayat
Awal Agustus 1973, di Bandung terjadi kerusuhan besar. Selasa 7 Agustus 1973, harian Indonesia Raya mem-blowup berita kerusuhan tersebut di halaman utama. Judul berita laporan itu “300 Orang Ditangkap Dalam Huruhara Bandung.” Dilaporkan, sebanyak 350 kendaraan, 1.000 toko dan rumah hancur dibakar akibat konflik komunal yang dipicu oleh sebuah tabrakan gerobak milik seorang pribumi dan mobil yang dikendarai warga keturunan Tionghoa. Ditengarai sejumlah aparat terlibat dalam kerusuhan dan membiarkan kerusuhan anti-Tionghoa itu (Surjomihardjo dkk., 2002).

Berita ini membuat koran ini ludes di pasaran. Sebaliknya, pemberitaan kerusuhan sosial ini membuat berang pejabat militer. Suatu hari seorang pejabat militer menelepon redaksi harian ini dan mengancam akan menutup penerbitan koran milik Mochtar Lubis (hal. 142). Ancaman ini kelak bukan pepesan kosong.

Indonesia Raya kian menjaga jarak dengan militer dan menjauh dari pemerintah setelah rezim Suharto kian gamblang melakukan penyimpangan dan kecurangan dalam pemilihan umum 1971. Rezim Suharto makin membatasi kebebasan sipil.

Kritik terhadap kebijakan Orde Baru  yang membuka lebar-lebar keran investasi dan bantuan asing, khususnya Jepang, makin deras diberitakan Indonesia Raya menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka pada pertengahan Januari 1974. Laporan-laporan ini membakar mahasiswa hingga mereka menggelar aksi demonstrasi memprotes pemerintah pada 14 hingga 16 Januari 1974. Demonstrasi yang berbuntut kerusuhan ini kemudian dikenal dengan “peristiwa Malari”.

Dampak dari aksi demontrasi massal ini, ratusan orang termasuk sejumlah pemimpin aksi mahasiswa dipenjara. Sebanyak 12 penerbitan media massa dilarang terbit hingga waktu lama, termasuk Indonesia Raya. Koran ini dituduh ikut melakukan subversi karena memuat tulisan yang merusak kewibawaan pemerintah dan “menghasut rakyat sehingga membuka peluang yang dapat mematangkan/memeruncing situasi ke arah terjadinya kekacauan-kekacauan seperti pada 15 dan 16 Januari 1974” (hal. 146).

Pemberedelan ini menjadi titik akhir pembangkangan Mochtar Lubis yang ia aspirasikan melalui Indonesia Raya. Sebaliknya, rezim Suharto kian berkuasa dan bertangan besi terhadap para penentangnya.

Alih-alih menentang keras rezim militer Orde Baru, setelah dibebaskan dari penjara Nirbaya pada 1975 Mochtar Lubis seakan tak mau dijebloskan ke dalam sel penjara untuk ke sekian kali. Ia mulai menjaga jarak dengan dunia politik. Entah karena faktor usia dan pengalaman hidup dalam penjara baik di masa Sukarno dan awal kediktatoran Suharto, Mochtar memilih bersikap lebih hati-hati dalam perdebatan politik.

Aktivitas kewartawanannya di dalam negeri maupun dalam forum-forum terbuka mulai berkurang. Namun ia tetap dikenal luas di forum dunia karena keterlibatannya dalam kegiatan yang diadakan dalam forum-forum internasional. Ia masih rajin menulis artikel untuk media-media asing. Tak heran bila di mancanegara Mochtar Lubis dikenal sebagai wartawan dan sastrawan yang berwawasan luas dan dalam. Sebagai sastrawan ia amat dikenal lewat karya-karya fiksinya seperti Jalan Tak Ada Ujung dan Senja di Jakarta.

Monografnya tentang ciri-ciri watak manusia Indonesia yang disampaikan di Pusat Kebudayaan Jakarta, sekarang dikenal Taman Ismail Marzuki (TIM), berjudul Manusia Indonesia memicu kontroversi dan perdebatan di kalangan intelektual. Ada yang setuju bahwa karakter manusia Indonesia adalah ABS (asal bapak senang), feodal, dan hipokrit. Lebih banyak lagi yang kontra. Perdebatan atas pidato Mochtar itu memenuhi halaman media massa selama berhari-hari, dan bahkan menjadi rujukan sejumlah peneliti asing yang melakukan riset di negeri ini.

Bukan biografi superhero
Dalam pengantar diskusi dalam peluncuran buku biografi ini yang diadakan Penerbit Obor di Hotel Santika, Jakarta, 11 Juli 2011 lalu, Hill mengaku mulai mengenal sosok Mochtar ketika duduk di bangku kuliah. Saat hendak melakukan penelitian tentang figur wartawan pejuang ini, Hill berumur 20an. Hill begitu terkesan dengan sosok wartawan ini justru lewat buku dan prosa-prosanya.

Untuk bisa membuat dan menyelesaikan biografi yang komprehensif tentang sosok yang ia segani ini, Hill membutuhkan waktu tiga dasawarsa. Selama kurun itu, hubungannya dengan Mochtar sebagai subjek sekaligus objek penelitiannya seolah mengalami pasang-surut, putus-sambung berkali-kali.

Namun kekaguman dan kedekatan terhadap tokoh yang hendak ditulis menimbulkan persoalan besar  buat penulis biografi. Biografi yang terlalu bagus dengan hanya mengangkat sisi baik serta memuat puja-puji dari sejawat dan kawan dekat tokoh justru akan mengundang kritik dari pembaca. Sebaliknya, jika teramat kritis terhadap tokoh, penulis biografi bisa digugat si tokoh. Hal ini amat disadari Hill.

Dalam pengakuannya di bagian “Keterangan Tambahan” dalam buku biografi itu, Hill menyatakan bahwa menyusun biografi bagi seorang akademisi bukanlah perkara gampang. Terlebih lagi, sejak mahasiswa penulis telah memiliki kekaguman mendalam terhadap tokoh yang akan ia tulis (hal. 235). Tak sedikit penulis biografi yang cenderung menampilkan wajah dan karakter tokoh bagai gading yang tak retak ketimbang sosok manusia yang punya kejelekan dan kekurangan.

Berpegang pada kaidah penelitian akademis, Hill berhasil mengatasi rasa kagumnya terhadap perjuangan kewartawanan dan kepengarangan tokoh yang ia tulis. Tokoh yang menjadi objek penelitiannya bukan sosoak pahlawan dan pejuang kebebasan pers yang bebas kesalahan. Disamping seorang wartawan yang pantang menyerah dan teguh pada prinsip, sosok Mochtar juga seorang manusia biasa yang sikap dan keputusan-keputusannya bisa salah dan keliru.

Hill memuat sisi lain kehidupan yang oleh tokohnya tak ingin diketahui publik/pembaca. Misal, keanggotaan Mochtar dalam Congress for Cultural Freedom, sebuah lembaga yang disponsori secara diam-diam oleh badan intelijen Amerika (CIA) untuk mengampanyekan dan mendukung gerakan anti-komunisme (hal. 243). Hill juga memuat kritik beberapa lawan dan sahabat terhadap sikap tokohnya yang “sok pahlawan”, “pamer”, dan terlalu berani.

Walhasil, buku biografi ini tak hanya bercerita tentang puja-puji atas prestasi dan kepiawaiannya menulis karya sastra, dan sejarah pembangkangan Mochtar sebagai wartawan dan pemimpin redaksi harian Indonesia Raya.

Lebih jauh Hill hendak mengingatkan kalangan pers dan media Indonesia saat ini tentang warisan yang ditinggalkan Mochtar Lubis. Indonesia Raya dan Mochtar mewarisi prinsip jurnalisme anjing penjaga dimana pers bertugas sebagai pemantau kekuasaan yang independen. Media dan awak pers perlu menimba pelajaran agar dengan konsisten menjalankan praktik pelaporan investigatif yang bersandar pada bukti-bukti kuat, seperti kesaksian dan dokumen-dokumen.

Momen kehadiran buku biografi ini juga amat relevan dengan konteks Indonesia sekarang ini di mana praktik penyalahgunaan jabatan dan ketidakadilan berlangsung terang-terangan. Ditambah lagis meluasnya kejahatan korupsi yang menggerogoti lembaga-lembaga negara, dari eksekutif, parlemen hingga yudikatif. Praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang membuat publik muak dan murka.

Buku sejarah ini patut dibaca khususnya oleh para praktisi media dan wartawan. Publik tentu amat berharap kepada pers yang mampu menjalankan prinsip dan praktik jurnalisme yang diwariskan Mochtar. Semoga pers tak ikut-ikutan membuat publik kecewa. ***

Referensi:

1. Hanazaki, Yasuo. Pers Terjebak. Institut Studi Arus Informasi, 1998.

2. Hill, David T. Jurnalisme dan Politik di Indonesia; Biografi Kritis Mochtar Lubis (1922-2004) Sebagai Pemimpin Redaksi dan Pengarang. Penerbit Obor, 2011.

3. Kovach, Bill, and Rosenstiel, Tom. Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and Public Should Expect. Crown Publishing, 2001.

4. Steele, Janet. Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia. Equinox Publishing and the Institute for Southeast Asian Studies, 2005.

5. Surjomihardjo, Abdurrachman, dkk. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Penerbit Kompas, 2002.

Salah satu foto unjukrasa yang diunggah Bei Fong di akun Google+.

SABTU (13/8) pagi lalu, sekitar 12.000 warga dan buruh berunjuk rasa di pusat kota Dalian, timur laut China. Warga menuntut penutupan instalasi pabrik kimia yang letaknya tak jauh dari pemukiman. Aksi ini muncul setelah banjir akibat badai tropis Muifa menjebol tanggul di sekitar instalasi tersebut. Warga cemas, banjir bisa membawa polutan berbahaya ke kawasan pemukiman.

Namun hampir tak satupun media di China memberitakan aksi besar-besaran itu. CNTV, stasiun teve milik pemerintah hanya menayangkan instalasi kimia yang dikecam warga. Berita dan foto-foto aksi unjuk rasa damai itu justru muncul di social media.

Seorang blogger China Being Fong mengunggah lebih dari dua lusin foto unjuk rasa warga yang memadati halaman gedung pemerintah kota di akun social media Google+ miliknya. Sementara, melalui akun Twitter, koresponden Al Jazeera di China Melissa Chan (@melissakchan) melaporkan, mayoritas demonstran dalam aksi damai itu adalah warga kelas menengah yang sama sekali tidak ‘gaptek’ alias gagap teknologi.

“Look carefully at sea of Dalian protesters: all had digital cameras, cell phone cameras. Pictures posted online in seconds. People power.” kata Melissa Chan diposting di Twitter pada Senin (15/8).

Pemerintah China tak tinggal diam. Seperti dilaporkan di situs China Media Project milik Universitas Hong Kong, situs-situs social media segera disensor. Beberapa gambar dan foto-foto unjuk rasa yang beredar di social media segera dihapus. Pemerintah khawatir terhadap efek dari foto dan gambar aksi unjuk rasa itu.

Kicauan Microblogger di China

Ini bukan kali pertama pemerintah China dibuat ‘kelabakan’ oleh aksi netizen di dunia maya, termasuk blog dan social media. Beberapa pekan sebelumnya, pemerintah China kerepotan membendung kritik para microblogger negeri tirai bambu.

Sebagai dampak dari tragedi kecelakaan kereta api cepat yang terjadi di Provinsi Zhejiang pada 23 Juli lalu, tercatat sebanyak 26 juta pesan di microblog Sina (Weibo) berisi kritik terhadap pemerintah komunis China.

Dalam microblog yang mirip Twitter ini, beberapa pemilik akun Weibo mempertanyakan tanggung jawab pemerintah. Sebagian menganggap pemerintah abai terhadap keselamatan penduduknya yang beberapa kali dilanda bencana dan lebih mengagungkan pertumbuhan ekonomi.

Ada juga yang menuding pemerintah provinsi telah menutup-nutupi tragedi yang menewaskan sekitar 40 orang dan melukai lebih dari 200 orang penumpang.

Sebagai reaksi, seperti dilaporkan kantor berita Inter Press Service 4 Agustus 2011, pemerintah China

memerintahkan media untuk tidak mengekspos tragedi itu. Alih-alih memberitakan peristiwa mematikan tersebut, beberapa jam setelah kecelakaan, sebuah stasiun televisi milik pemerintah justru melaporkan tragedi penembakan di Norwegia yang dilakukan oleh Anders Behring Breivik. Topik yang kurang memiliki kedekatan dengan warga di China.

Arus informasi dan komentar-komentar kontroversial para microblogger juga diawasi pemerintah. Pemerintah merekrut sejumlah komentator untuk menghadang serangan kritik di microblog Weibo. Komentator-komentator bayaran ini menggunakan akun anonim dan mengirim pesan-pesan yang mengalihkan topik atau bernada mendukung pemerintah. Sebagian komentator ini adalah pegawai pemerintah, anggota partai komunis, bahkan pelajar dan mahasiswa yang butuh uang.

Perang informasi tak terhindari. Blokade informasi oleh pemerintah tak sepenuhnya mampu membendung kritik microblogger. Kicauan berisik dari microblogger di internet lebih nyaring ketimbang laporan media yang seharusnya menjadi anjing penjaga.

Aksi netizen, blogger dan microblogger, melalui social media di China mengingatkan pada munculnya pengguna internet di Indonesia di tahun-tahun menjelang jatuhnya rezim orde baru di bawah Suharto. Ketika media-media dibredel dan dibungkam, internet menjadi media alternatif bagi kalangan oposisi dalam menyampaikan informasi dan kritik. Lebih luas lagi, sebagian aktivis demokrasi, mahasiswa, dan kalangan intelektual menggunakan internet sebagai wahana pendidikan politik menentang diktator Suharto (Hill dan Sen, 2005).

Sensor terhadap Media

Ketika kritik terhadap rezim Suharto kian deras dan pengguna internet di Indonesia mulai bermunculan, Seno Gumira Ajidarma meluncurkan buku kumpulan artikel yang berjudul Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (Ajidarma, 1997). Di masa penulis buku tersebut, cengkeraman rezim Suharto terhadap media arus-utama dan wartawan sangat kuat.

Seno adalah salah satu korban dari kontrol pemerintah terhadap pers. Beberapa esai dalam buku itu merefleksikan betapa kuatnya sensor pemerintah terhadap isu, misal, pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan aparat militer terhadap warga di Timor Leste, sebelum pisah dari Republik Indonesia. Seno menggunakan sastra sebagai medium alternatif untuk mengungkap fakta tatkala jurnalisme yang dijalankan media-media besar dipaksa tunduk oleh rezim diktatorial.

Namun pembredelan terhadap media pers maupun sensor terhadap wartawan tak selamanya efektif membungkam kebebasan informasi dan berekspresi. Ini dimungkinkan oleh munculnya media-media baru (new media), termasuk internet dan social media.

Berbeda dengan masa Orba, saat ini pers sudah lebih bebas. Sensor terhadap pers oleh pemerintah bisa dibilang nyaris tidak ada. Tak ada lagi pembredelan. Namun peran dan tanggung jawab pers sebagai pemantau kekuasaan yang independen (Kovach dan Rosenstiel, 2003) belum sepenuhnya bisa dilakukan.

Walau kini pemerintah tak lagi melakukan sensor seketat rezim Orba, sensor masih tetap ada. Kali ini justru dilakukan oleh institusi/organisasi media itu sendiri sebagai dampak arus komersialisasi industri media. Ini pula yang digarisbawahi Seno, tak jarang perusahaan media membungkam wartawannya sendiri demi kepentingan dagang.

Media Baru Mendorong Perubahan?

Di bawah rezim otoriter, munculnya internet pada pertengahan 1990an membawa fajar harapan baru bagi alam demokrasi di Indonesia. Saat jurnalisme dan kebebasan berekspresi melalui media-media tradisional –koran, televisi dan radio, diawasi secara ketat oleh pemerintah, aktivis-aktivis demokrasi dan pers menggunakan medium intenet untuk berkomunikasi, membangun jaringan, dan menyebarkan informasi –gambar, suara, dan video tanpa sensor.

Internet menjadi media baru yang efektif melawan pembungkaman kebebasan pers baik oleh pemerintah maupun perusahaan media pers sendiri.

Yang jadi pertanyaan banyak pihak, mampukah blog, media sosial, dan media-media baru menjadi ancaman bagi pemerintah yang berkuasa? Jawabannya, tentu bisa!

Seakan mengulang sejarah penggulingan rezim Suharto di Indonesia antara tahun 1997 hingga 1998, munculnya media baru seperti blog dan social media kian mengancam pemerintahan yang restriktif. Ia menjadi medium alternatif ketika pemerintah memberlakukan sensor terhadap media konvensional

Tahun 2009 silam di Iran, pengguna social media Twitter membanjiri informasi seputar kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah di bawah Presiden Mahmud Ahmadinejad pasca pemilihan umum.

Meski pemerintah Iran melakukan sensor terhadap media lokal dan memberlakukan pembatasan terhadap wartawan-wartawan asing, foto-foto dan video seputar aksi demonstrasi penentang pemerintah di beberapa wilayah di Iran juga beredar di internet. Kicauan kaum muda reformis pengguna Twitter yang menentang pemerintah Iran terdengar nyaring hingga dunia internasional. Sebagai reaksi, simpati pun berdatangan untuk mendukung reformasi di negeri Mullah tersebut.

Media sosial Facebook juga menjadi media untuk mengumpulkan massa dan menjadi salah satu faktor inti bagi jatuhnya rezim Husni Mubarak di Mesir awal tahun ini. Tumbangnya Mubarak kian membakar api revolusi di jazirah Arab. Satu demi satu, rezim otoriter di Libya, Syria, Bahrain, dan Yaman digoyang warganya sendiri.

Dalam sebuah artikel yang dimuat di blognya, Merlyna Lim, seorang blogger dan profesor di Arizona State University AS, menilai media-media baru, termasuk media sosial, telah membantu memperluas jaringan oposisi baru terhadap rezim Mubarak yang berkuasa di Mesir selama lebih dari tiga dekade. Media baru ini memfasilitasi jaringan oposisi-oposisi ini untuk melakukan konsolidasi, koordinasi dan aksi massa yang akhirnya mempercepat kejatuhan diktator Mesir.

Kesuksesan kaum muda Mesir pengguna media sosial, termasuk microblog seperti Facebook dan Twitter, mendorong jatuhnya rezim Mubarak menjadi sinyal bagi rezim otoriter yang lain, termasuk di China.

Di bawah pemerintah yang restriktif di mana media-media nasional dan lokal bungkam soal korupsi dan kolusi oleh pejabat negara di tingkat pusat dan daerah, serta represi aparat militer terhadap sejumlah warga –kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat, media baru seperti media sosial dan microblog menjadi alternatif untuk mengumpulkan massa, menyampaikan informasi dan kritik hingga membangun jaringan oposisi.

Berbeda dengan Seno, saat ini, ketika jurnalisme dibungkam, microblogger pasti bersuara. ***

*) Diadaptasi dari judul buku karya Seno Gumira Ajidarma, Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara, diterbitkan Penerbit Bentang, 1997.