Toedjoeh Koeli Djawa di Tanah Rentjong

Ribuan kuli didatangkan dari tanah Jawa untuk membangun rumah dan infrastruktur di Aceh. Tak sedikit yang ditipu pemborong, dan memilih pulang ke kampung. Tapi sebagian bernasib baik dan berniat tinggal lebih lama.

TELEPON berdering di rumah Muslikun di Dusun Tirem. Senin siang menjelang akhir Maret lalu itu, banyak warga dusun yang berada di Kecamatan Mbrati, Grobogan, Jawa Tengah, sedang sibuk di ladang. Muslikun memilih beristirahat di rumah.

Belum ada sepekan bapak dua anak itu berada di kampung halamannya. Selama berbilang bulan sebelumnya, Muslikun banting tulang di kota metropolitan Jakarta jadi tukang batu dan kuli bangunan. Sedangkan anaknya yang kedua menjadi buruh konveksi di Pejagalan, Jakarta Utara.

Dusun Tirem bukan daerah kaya sumberdaya alam. Tak banyak aktivitas ekonomi yang berkembang di sana. Sebagian muda-mudinya mengadu nasib ke kota-kota besar di Jawa macam Semarang, Surabaya, atau Jakarta. Sedangkan yang berada di kampung umumnya orang bekerja sebagai petani di ladang. Namun kebanyakan sawah yang digarap bukan milik mereka sendiri. Di sana lapangan pekerjaan sedikit. Untuk mendapatkan uang Rp 1 juta dalam tempo cepat jelas bukan perkara gampang.

“Muslikun, kamu mau berangkat ke Aceh ndak?” kata lelaki di ujung telepon yang lain.

Lelaki itu tetangga dan sahabat Muslikun di Dusun Tirem, namanya Marzuki. Dia sudah beberapa hari berada di Banda Aceh. Bersama rombongan yang berangkat lebih dulu. Kerjanya menjadi kuli bangunan untuk proyek pemukiman korban tsunami.

“Kalau kamu ndak kerja, kamu ndak punya modal. Ngapain kamu di kampung?” lanjut Marzuki.

Kepada sahabatnya, Marzuki menguraikan pengalaman nikmatnya jadi kuli di daerah yang porak-poranda gara-gara bencana alam itu. Jika memilih menjadi tukang, honor bersih sehari Rp 45 ribu sudah masuk kantong. Ada lemburan hingga jam 10 malam. Saban lembur dihitung sehari. Jadi dalam sehari kerja, dari pagi hingga malam, sudah bisa mengantongi uang Rp 90 ribu.

Mendengar cerita Marzuki, benak Muslikun segera membayangkan bakal kerja enak di Aceh. Bak kalkulator, otaknya segera menghitung berapa duit yang bisa didapat dalam sebulan kerja: Rp 2,7 juta. Nilai yang belum pernah didapat selama sebulan peras keringat jadi kuli bangunan di Pulo Gadung, Slipi, Cililitan, Grogol, atau Bintaro saat dia di Jakarta.

“Iya, aku mau ke sana.” Muslikun segera menyambar tawaran Marzuki.

Usai percakapan, dia segera mengundang beberapa tetangga di Dusun Tirem berkumpul ke rumahnya. Agenda utamanya soal tawaran Marzuki, menjadi kuli di Aceh. Termasuk janji-janji duit yang bakal diterima. Sebanyak 14 orang datang ke rumah Muslikun. Beberapa tetangga yang hadir antara lain Ahmad, Sulipin, Sumali, Parjono, Rohmat dan Maftuhin. Sulipin peserta rapat yang paling muda, usianya belum genap 20.

Musyawarah hari itu mencapai kebulatan suara: cari duit, menyusul Marzuki menjadi kuli di negeri serambi. Namun butir hasil kesepakatan lainnya, tiap orang mesti menyediakan ongkos dan tiket pesawat. Sedikitnya Rp 1 juta per orang.

“Saya terpaksa gadaikan BPKB motor bebek saya untuk ongkos,” aku Muslikun kepada saya. Dia merasa beruntung masih bisa menabung selama jadi kuli di Jakarta. Surat kepemilikan kendaraan itu dihargai Rp 1,5 juta. Sebanyak satu juta digunakan buat ongkos berangkat ke Aceh. Sisanya untuk keluarga di rumah selama ia tinggalkan.

“Kalau saya terpaksa pinjam duit di bank BRI,” timpal Ahmad. Harta milik bapak beranak empat ini jadi jaminan untuk mendapat pinjaman.

Parjono menempuh cara lain, “Saya keliling cari pinjaman ke teman-teman tetangga.”

Cara-cara pengumpulan duit yang mirip juga dilakukan Sulipin, Maftuhin, Rohmat, dan Sumali. Ongkos beres. Perbekalan disiapkan. Selang tiga hari setelah rapat di rumah Muslikun, hari Kamis mereka berangkat, naik bus dari terminal bus Purwodadi tujuan Jakarta. Jumat ketujuh lelaki itu tiba di Jakarta. Ongkos mereka mepet untuk beli tiket pesawat.

“Kami numpang menginap semalam di rumah teman, dan cari pinjaman ke teman-teman di Jakarta,” tutur Sumali. Nasib mereka mujur, bantuan pinjaman segera diperoleh. Sabtu pagi di awal April 2006, mereka berangkat dari Cengkareng menumpang pesawat Lion Air.

BAYANGAN bakal kerja enak, ada lemburan dan gajian lancar dibayar pupus begitu tiga pekan bekerja di PT BJM, sebuah subkontraktor lokal yang membangun pemukiman korban tsunami di daerah Bitai, Banda Aceh. Janji honor bakal dibayar tiap dua pekan pada hari Selasa, molor.

“Mundur terus. Kata orang BJM dimundurkan jadi Jumat. Pas hari Jumat, bilangnya Selasa. Selasa-Jumat, begitu terus,” ungkap Ahmad.

Parjono menimpali, “Memang dapat makan. Tapi gaji kami ndak dibayar.”

“Rombongan kami tidak ada yang dibayar. Saya mandornya di BJM. Sebelum terlalu banyak persoalannya di situ, saya dan teman-teman langsung kabur dari situ,” Muslikun menambahkan.

Kendati ada surat perjanjian hitam di atas putih, itu tidak menjamin para kuli bangunan itu bakal menerima haknya sesuai yang dijanjikan dalam kontrak.

“Saya langsung sobek-sobek. Saya jengkel, buat apa (surat perjanjian) itu…” Dahi Muslikun berkerut. Alisnya naik.

Tujuh kuli itu pun memilih angkat kaki dari bedeng tempat mereka menginap ketimbang dipaksa bekerja sukarela tanpa bayaran. “Kami merasa dibohongi,” sambung dia.

Soal subkontraktor ‘nakal’ ini juga dikeluhkan Syaiful. Dia kepala tukang alias mandor proyek yang saya temui saat mengerjakan proyek pembangunan tepi pembatas jalan di ruas jalan Lampeneureut, Aceh Besar.

Meski sama-sama orang Aceh, tidak berarti tidak bakal berlaku curang ketika mendapat proyek. Bersama beberapa anak buahnya, Syaiful juga tengah menyelesaikan beberapa unit rumah bantuan.

Dia menguraikan modus yang jamak dilakukan, “Jika pemborong A dapat proyek, dia akan cari sub lagi. Lalu kasih tawaran harga proyek lebih rendah dari yang dia dapat sebelumnya ke pemborong B. Ujung-ujungnya honor yang di bawah sampai ke kuli jadi ikut rendah. Padahal kebutuhan hidup di Aceh sudah makin mahal. Makanya saya tidak mau menerima tawaran kalau harga penyelesaian per unitnya sudah di bawah standar.”

Menurut Syaiful yang lahir di Banda Aceh, untuk harga standar penyelesaian satu unit rumah senilai Rp 15 juta. Namun angka itu masih bisa ditawar hingga ke Rp 12 juta. Di bawah itu, lanjut dia, sangat sulit memberi kesejahteraan yang layak bagi para kuli.

“Tapi ada kontraktor dari Medan atau dari Jawa yang berani memasang harga Rp 8 juta. Kulinya diambil dari Jawa. Mereka pikir biaya hidup di Aceh sama dengan di Jawa, yang sepiring nasi bisa dapat Rp 3.000?”

Hendra, mandor yang saya temui di Lampuuk, Aceh Besar, mengiyakan modus-modus pemborong curang. Itu sebabnya, buat menjamin kesejahteraan anak buahnya yang umumnya orang Jawa kelahiran Medan, Hendra selalu meminta surat perjanjian, lengkap dengan alamat terang masing-masing pihak.

“Biar jelas. Kalau ada apa-apa masing-masing bisa menuntut,” katanya.

Rupa-rupanya Muslikun dan kawan-kawan jadi korban kontraktor nekat. Tapi tujuh kuli itu tidak mengenal kata menyerah. Mereka segera melamar ke Waskita Karya, kontraktor pelat merah yang membangun pemukiman atas biaya Turkish Red Cross Society.

Kontraktor itu memang tengah membutuhkan banyak kuli bangunan. Pasalnya, mereka mendapat proyek miliaran rupiah untuk membangun ratusan unit rumah. Di Bitai, Banda Aceh, sebanyak 350 unit rumah tipe 45. Total anggarannya lebih dari 30 miliar. Sedangkan di Lampuuk, Aceh Besar, sebanyak 200 unit rumah dengan tipe yang sama. Anggarannya sama-sama bersumber dari Turkish Red Cross Society. Sedangkan kulinya, umumnya berasal dari tanah Jawa. Seperti juga tujuh kuli itu yang akhirnya diterima Waskita dan bekerja di Bitai.

LAMPUUK adalah satu dari ratusan kampung yang paling parah terkena bencana tsunami di Kabupaten Aceh Besar. Ratusan rumah rata tanah, kecuali Masjid Rahmatullah yang memiliki tiang dan pondasi yang kokoh. Gampong ini terletak menjorok sekitar 1 kilometer dari pantai.

Ketika saya mengunjungi kawasan itu pekan lalu, ada ratusan pekerja yang tengah membangun rumah tipe 45. Di situ, rencananya bakal dibangun sebanyak 700 unit. Kontraktornya Waskita Karya. Yang sudah selesai sekitar 200 unit, sisanya masih dikerjakan subkontraktor Waskita. Mereka kontraktor kelas menengah yang berada di Aceh dan Medan.

Tapi di sini, seperti juga di Bitai, jumlah kuli Jawa mencapai ratusan. Bahkan mencapai ribuan. Mereka tinggal di bedeng-bedeng. Waskita sengaja memilih kuli dari Jawa. Mereka punya alasan sendiri untuk mendatangkan secara khusus kuli-kuli asal Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, hingga Jawa Barat.

“Pertama karena kemauan kerja. Mereka lebih bisa dipacu, karena mereka kan kerja di rantau. Kalau yang lokal, mereka kan bisa cepat pulang setelah bekerja, apa yang bisa dipacu. Kedua karena ketrampilan mereka sedikit di atas daripada orang lokal,” terang Muchdir Arrys kepada saya. Muchdir kepala lapangan Waskita Karya untuk proyek pemukiman di Lampuuk.

Untuk pembangunan di Lampuuk Waskita mendatangkan sebanyak 400 kuli dari berbagai daerah di Jawa, seperti Demak, Semarang, Purwakarta, atau Surabaya. Sedangkan di Bitai lebih banyak lagi, jumlahnya mencapai dari 1.500 orang. sebagian mereka secara bertahap dipulangkan begitu target unit rumah dipenuhi.

“Tapi itu bukan berarti kami tidak mementingkan orang lokal. Kami juga mempekerjakan orang lokal kok.”

Bukan hanya Waskita yang mengirim kuli dari Jawa untuk proyek di Lampuuk. Ada beberapa kontraktor di Lampuuk yang juga mempekerjakan kuli Jawa. Bedanya, kuli-kuli itu didatangkan tapi Medan, Sumatera Utara.

Kendati berbilang tahun lahir dan hidup di Medan, nenek moyang mereka dari Jawa. Seperti Marsidi, 36 tahun, yang bekerja di PT Kuala Batee Ind. Orangtuanya, Marsono, asli Wonosobo, Jawa Tengah. Di Medan mereka bekerja sebagai buruh tani. Namun penghasilan buruh tani rendah. Itu sebabnya Marsidi mengangguk saja ketika ada tawaran dari temannya untuk bekerja di Aceh.

Begitu pula Priadi, 19 tahun. Nenek, kakek hingga paman dan bibi pemuda yang baru lulus SMA Soetomo Medan ini berada di Ponorogo, Jawa Timur.

Ketika saya berkeliling di Lampuuk menjelang senja, kuli Jawa yang lahir dan besar di Medan ini banyak yang masih tetap menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi.

Kala berkumpul dan beristirahat, kawasan Lampuuk tak ubahnya perkampungan orang Jawa. Mereka tinggal di bedeng-bedeng berdinding anyaman kulit rumbia, beratap seng. Yang paling bagus berdinding tripleks. Namun karena beratap seng, di waktu siang terik matahari bakal ‘merebus’ siapapun yang berada dalam bangunan itu.

Bedeng-bedeng itu diberi sekat untuk membatasi ruangan berukuran sekitar 6×4 meter. Tiap ruangan isinya berbeda. Tapi ada yang mencapai 20 orang, seperti yang dihuni Marsidi. Di situ, aneka pakaian, celana, handuk, digantung sekenanya di sekeliling dinding.

“Kalau tidur, ya jempol jumpa jempol,” Marsidi terkekeh. Belum keringat beradu keringat, pikir saya.

Muslikun dan enam rekannya juga merasakan kondisi yang sama di Bitai. Baru beberapa hari ini ketujuh kuli itu memilih pindah dari bedeng ke rumah yang hampir selesai dibangun. Alasannya bedeng mereka terlalu banyak orang, selain karena jaraknya lumayan jauh dari tempat kerja.

Meski berada di bangunan yang lebih baik, mereka bertujuh tetap tidur dengan alas seadanya. Seperti tikar, tripleks, terpal, maupun kardus bekas. Ketika malam datang, yang ada cuma gelap. Letak warung cukup jauh dari tempat mereka menginap. Jika mereka lapar, maka terpaksa masak sendiri ketimbang ke warung makan.

Program dan disiplin hemat pun terpaksa mereka jalankan. Alasannya, ongkos berangkat ke Aceh yang dihimpun dari dana utangan sana-sini belum sepenuhnya lunas. Itu sebabnya, meski hari Minggu atau hari libur mereka tetap bekerja.

“Kalau libur ya rugi. Kalau ndak sakit, ya lebih baik kerja saja. Buat apa libur, sudah datang jauh-jauh, ya rugi tho,” kata Muslikun.

“Utang saya sama teman-teman di kampung masih belum terbayar,” timpal Parjono.

Mereka benar-benar bekerja ‘rodi’, seperti kuli kontrak Jawa di masa penjajahan Belanda. Bedanya, mereka memaksa bekerja agar makin banyak uang yang didapat.

‘Kalau di Waskita sudah tidak ada kerja, kita mau cari di tempat lain. Rencananya mau Lebaran baru kami pulang ke Jawa, setelah duit terkumpul,” sela Muslikun.

TAHUN 1863, kapal Josephine melego jangkar di pelabuhan Sumatra Timur. Kapal itu mengangkut ratusan kuli kontrak asal Jawa yang didatangkan Jacobus Nienhuijs. Dia pengusaha Belanda yang mendirikan perkebunan tembakau di Deli.

Keharuman tembakau Deli sudah sohor di pasaran Eropa. Nienhuijs, dan tuan kebun macam dia berencana memperluas lahan kebunnya agar produksi tembakau Deli bertambah dan menghasilkan keuntungan berlipat.

Semula Nienhuijs hanya memakai tenaga orang Cina dari Penang yang disebut laukeh. Lalu ditambah dengan tenaga puluhan kuli harian asal Melayu dan Cina.

Namun belakangan Pemerintah Tiongkok makin mempersulit buruhnya ke Deli. Sementara itu, Pemerintah Inggris di India juga mengajukan berbagai persyaratan bagi pekerja Tamil yang hendak ke Deli. Namun, calo buruh kebun di Penang dan Singapura tetap memasok tenaga ini ke Deli, dengan tipuan hendak mempekerjakan mereka di Johor.

Tapi penduduk setempat, orang Melayu dan Karo yang akan dipakai tenaganya dianggap tidak cocok karena suka melawan.

“Tenaga kuli bangsa-bangsa Sumatera tidak laku dan tidak diterima di Deli, sebab mereka tidak patuh dan taat seperti kuli-kuli kontrak Jawa. Begitu pula mereka meminta gaji lebih dari kuli-kuli Jawa. Jika kuli-kuli Jawa tidak mau bekerja, mereka akan dimasukkan dalam penjara, siapa yang membantu mereka untuk lari akan dikenakan hukuman juga,” kata Nienhuijs dalam Oos-Indische Spiegel, halaman 346-7 Amsterdam, Querido, 1876.

Tahun 1889, muncul istilah resmi Koelie-Ordonnantie atau Contract-Koelie yang disebut juga kuli kontrak. Aturan ini hanya berlaku bagi kuli asal luar negeri (Cina dan Tamil), serta orang Indonesia dari luar Sumatera Timur. Karena itu jumlah kuli asal Jawa terus bertambah setelah Nienhuijs membawa mereka ke Deli. Jumlah mereka kemudian mengalahkan jumlah buruh kebun asal Cina dan Tamil.

Istilah “koelie” diperkirakan berasal dari bahasa Inggris cooli yang mengadopsi kata kuli dari bahasa Tamil yang artinya orang upahan untuk pekerjaan kasar. Sedangkan kuli kontrak merupakan sebutan bagi orang-orang miskin di Jawa yang kemudian mengikatkan diri pada perjanjian kerja. Tapi tetap hidup menderita, seperti di Deli, Sumatra. Dalam Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt 1870-1979, Ann Laura Stoler menyebut para kuli tak ubahnya hewan!.

“Kuli adalah binatang yang harus dijinakkan, karena kuli adalah modern slavery.”

Tahun 1926, kendati komoditas tembakau beralih ke karet, kuli kontrak laki-laki Jawa terus bertambah hingga berjumlah 142.000 orang, sedangkan buruh wanita Jawa 52.400 orang. Sedangkan menurut catatan Belanda lainnya, pada tahun 1920 jumlah orang Jawa di Sumatra Timur sebanyak 353.551 orang, melebihi jumlah orang Melayu yang tercatat 285.553 orang.

Mereka hidup di bedeng-bedeng seadanya. Tidak sedikit yang mengalami penyiksaan. Di perkebunan juga kerap terjadi perkelahian pemberontakan hingga pembunuhan. Tapi kuli-kuli Jawa terus beranak-pinak hingga abad milenium.

SENJA turun di Lampuuk, Minggu awal Juni lalu. Pertanda gelap bakal menyelimuti perkampungan kuli di Lampuuk. Saya mendengar dentam suara house music di beberapa bilik warung berdinding anyaman kulit rumbia ketika menyusuri jalan untuk kembali ke Banda Aceh.

Sebagian warung sudah memasang TV dan memacak antena parabola menyambut laga kesebelasan unggulan dalam Piala Dunia di Jerman. Siaran itu menjadi pengobat lelah bagi ratusan kuli ketika malam. Tapi tontonan itu baru bisa disaksikan bada salat isya.

“Sejak magrib sampai isya, tidak ada warung yang buka. Setelah itu baru ada tontonan bola,” kata Hendra, mandor kuli.

Sebaliknya di Bitai, ketujuh asal tanah Jawa tak banyak menikmati gempita Piala Dunia yang disaksikan jutaan pemirsa. Lewat jam 10 malam, mereka memilih mendekam di bangunan yang belum selesai. Beristirahat setelah lembur.

“Capek Mas,” kata Ahmad. Sulipin sudah merebahkan badan.

“Warung yang punya TV juga sudah tutup. Jadi mendingan istirahat saja. Besok kan mesti kerja lagi,” imbuh Muslikun sebelum saya pamit pulang.