Jiwa-jiwa yang Terbuang di Jakarta

All persons with a mental illness… shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person. — United Nations General Assembly. Resolution 46/119: The protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care.

Barak khusus bagi penderita gangguan jiwa di sebuah panti laras di Jakarta.

NAMA kamu siapa?” Ronald Antoni menatap mata pasien psikotik yang duduk di seberang mejanya. Ia adalah psikiater dari Rumah Sakit Khusus Duren Sawit, Jakarta Timur, yang bertugas di Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa I Cengkareng, Jakarta Barat. Sekali dalam seminggu, ia mendatangi dan memberi layanan kesehatan dan konsultasi kepada para pasien psikotik dalam Poliklinik yang ada di kompleks panti. Dalam kerjanya, ia dibantu perawat dari rumah sakit yang sama dan seorang perawat yang berdinas di panti.

“Baardooo…!” Suaranya lantang. Kepalanya mendongak sambil memejamkan mata. Lalu tertunduk.

“Umur kamu berapa sekarang?”

“Tiga enam.”

“Kaki kamu kenapa?”

“Kena tembak waktu peraang!”

“Kapan?”

“Waktu tujuhbelas Agustus empat lima! Pangkat saya sersan mayor! Sekarang letnan dua!”

“Memangnya kamu kerja di mana?”

“Intelijen kepolisian se-Jawa!” 

Ronald dan perawat yang mendampinginya tersenyum mendengar jawaban pasien. Beberapa orang dalam poliklinik tertawa ringan, termasuk saya yang menyaksikan kegiatan konsultasi dan pemeriksaan. Ronald tidak melanjutkan pertanyaan. Ia menulis catatan dalam lembar form medis. Lalu meminta kepada perawat agar pasien psikotik tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Duren Sawit.

“Nanti cepat diminum, ya Pak,” ujar perawat sambil memberi beberapa butir tablet ke tangan pasien.

Si pasien psikotik meninggalkan poliklinik. Perawat memanggil pasien psikotik berikutnya. Sekitar 20an pasien psikotik laki-laki dan perempuan duduk di barisan bangku-bangku yang berada di depan poliklinik. Menunggu giliran pemeriksaan.

Gangguan Jiwa di Sekitar Kita

SITI Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan, pernah mengungkapkan seperempat total penduduk di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Pernyataan itu dilansir harian Kompas pada 20 Oktober 2008. Artinya, satu dari empat penduduk Indonesia mengalami gangguan kejiwaan dengan klasifikasi ringan sampai berat. Dan menurut catatan Departemen Kesehatan, dalam setiap 1.000 orang penduduk, satu di antaranya menderita dipastikan skizofrenia.

“Seperti juga penyakit fisik, seperti influenza atau batuk, sebenarnya setiap orang pernah mengalami dan berpotensi penyakit gangguan jiwa dengan jenis dan tingkat yang bervariasi,” kata Irmansyah, psikiater dan dosen ilmu psikiatri Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Di Jakarta, belum ada catatan resmi berapa jumlah penduduk yang menderita gangguan jiwa. Namun, psikiater yang aktif dalam National Mental Health Task Force ini meyakini, angkanya cukup tinggi.

“Pengamatan yang kami lakukan, jumlah pasien yang datang ke klinik mengalami kenaikan. Tapi, ibarat puncak gunung es, mereka yang tidak datang ke klinik atau atau rumah-rumah sakit jauh lebih banyak. Belum lagi jumlah yang dirawat di panti,” ujar Irmansyah.

Penderita gangguan jiwa di sebuah panti laras antre jatah makan siang.

Angka ini diperkirakan bertambah setiap tahun. Pemicunya beragam. Dari permasalahan urbanisasi dan kemiskinan yang sulit teratasi, aksi teror bom yang terjadi selama kurang dari sepuluh tahun terakhir, hingga bencana gempa bumi yang menggoyang gedung dan bangunan tinggi di Jakarta yang terjadi belakangan ini. Belum lagi fenomena kekerasan dan kejahatan di jalanan yang mengisi laporan media hampir setiap hari.

“Karena efek trauma yang ditimbulkan, setiap bencana selalu memicu peningkatan angka penderita gangguan jiwa,” ujar Irmansyah.

Varian penyakit gangguan jiwa cukup banyak. Namun yang umum dan banyak ditemukan, sesuai hasil penelitian Badan Kesehatan Dunia (WHO), ada lima. Urutan paling atas adalah depresi atau unipolar depressive disorder. Kedua, manic depression atau bipolar affective disorder. Ini merupakan gangguan kejiwaan bipolar. Jenis ketiga yang juga banyak ditemukan adalah skizofrenia. Individu yang menderita penyakit ini biasanya mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan ia sulit untuk mengendalikan pikiran, emosi dan perilakunya. Gejalanya, kerap mengalami halusinasi, delusi, dan menarik diri dari kehidupan sosial. Keempat, post-traumatic stress disorder (PTSD). Terakhir adalah panic disorders.

WHO menegaskan bahwa penyakit-penyakit jiwa tersebut, seperti juga batuk, tuberkulosis (TBC), demam berdarah, jantung, kanker, atau penyakit fisik lain, sangat membutuhkan pengobatan. Namun masyarakat pada umumnya belum menganggap penderita penyakit jiwa itu sama seperti penyakit fisik. Respon masyarakat sangat berbeda saat menghadapi orang yang menderita sakit fisik dengan mereka yang menderita sakit jiwa.

Diskriminasi

“SAYA sering bertanya kepada mahasiswa saya, apa yang akan mereka lakukan ketika melihat ada orang yang telanjang atau setengah telanjang sedang mengorek sisa makanan di tempat sampah. Dan mereka rata-rata menjawab, tidak tahu, hanya diam, bahkan tidak peduli,” kata Irmansyah.

Secara umum, penderita gangguan jiwa yang umumnya ditemukan di trotoar jalan, emperan pertokoan, stasiun kereta, kolong jembatan, pasar dan sebagainya adalah penderita skizofrenia. Dalam banyak kasus, penderita psikotik yang menggelandang ini memiliki kondisi kesehatan fisik yang buruk. Mereka mengidap penyakit gangguan pencernaan, malnutrisi, diare, gangguan pernapasan, penyakit kulit dan sebagainya.

“Mereka rentan terkena penyakit-penyakit fisik karena kondisi kejiwaan yang tidak sehat mereka menyebabkan mereka tidak peduli pada kesehatan fisik diri mereka sendiri. Sebagian besar mereka juga menjadikan rokok agar merasa lebih tenang,” ujar Irmansyah.

Penyakit gangguan jiwa juga memicu bunuh diri. Angka bunuh diri di Indonesia diperkirakan mencapai 10 persen. Selain itu, penderita gangguan jiwa ini juga kerap menjadi korban tindak kekerasan, seperti diusir dari lingkungan pemukiman atau dipukuli. Tragisnya, kasus-kasus kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa nyaris tidak pernah diungkap.

“Ketika mereka ditangkap aparat dan tak bisa menjawab, lantas mereka menjadi bulan-bulanan,” ujar Irmansyah.

Seperti individu yang sehat fisik dan mental, penderita gangguan jiwa berhak atas hidup yang sehat dan lebih baik. Mereka yang menderita gangguan jiwa juga berhak atas perlindungan ekonomi dan layanan kesehatan.

Persatuan Bangsa-Bangsa bahkan menerbitkan resolusi yang merinci hak bagi mereka yang dianggap gila ini. Prinsip kedua dalam resolusi nomor 46/119 tentang perlindungan terhadap individu yang mengalami gangguan jiwa dan upaya meningkatkan kesehatan jiwa, menyatakan, setiap individu yang menderita gangguan kejiwaan atau yang dianggap memiliki gangguan jiwa, mesti mendapat perawatan yang manusiawi dan dihormati martabatnya sebagai manusia. Mereka, dalam prinsip berikutnya, juga berhak mendapat perlindungan secara ekonomi, dari ekploitasi seksual dan bentuk eksploitasi lainnya, serta dilindungi dari bentuk-bentuk diskrimasi.

Prinsip universal ini belum diadaptasi di Indonesia. Tak hanya persoalan stigma, pelayanan terhadap penderita gangguan jiwa di Indonesia masih rendah. Sangat terbatasnya akses pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit ini berkontribusi terhadap angka penderita gangguan jiwa yang tinggi.

Jumlah tenaga psikiatri di Indonesia juga sangat terbatas. Saat ini diperkirakan kurang dari 600 orang. Jumlah ini amat jauh dari ideal. Seperti dilansir harian The Jakarta Post, 22 Maret 2007, perbandingan tenaga psikiatri dengan total populasi pada tahun itu adalah 1: 500.000. Idealnya, dalam setiap 30 ribu penduduk terdapat satu psikiater.

Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, jumlah tenaga psikiatri hanya sekitar 150an orang. Jumlah ini juga masih belum memadai jika dibandingkan jumlah populasi di Jakarta dan sekitarnya yang lebih dari 12 juta orang.

Masyarakat umumnya masih menganggap bahwa gangguan jiwa bukanlah penyakit. Penderita maupun keluarga penderita juga merasa malu kalau ada anggota keluarga yang menderita gangguan kejiwaan. Di sejumlah daerah, masih ditemukan penderita gangguan jiwa yang dipasung oleh pihak keluarga mereka sendiri. Alih-alih memulihkan, cara-cara ini justru memperburuk kesehatan si penderita.

Beristirahat.

Tidak hanya di masyarakat, pemahaman atas kesetaraan dalam pelayanan kesehatan jiwa ini juga tidak sepenuhnya dimiliki kalangan medis. Sejumlah dokter, rumah sakit, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bahkan masih ada yang menolak untuk melayani pasien penderita gangguan jiwa yang mengalami sakit fisik dengan alasan ketiadaan tenaga psikiatri.

“Biar bagaimanapun itu juga bagian dari tugas setiap dokter, rumah sakit dan puskesmas-puskesmas untuk memberi pelayanan dan pengobatan pasien psikotik,” tegas Irmansyah.

Beban Ekonomi

HARIAN Kompas edisi Selasa 19 Mei 2009, memuat sebuah berita kecil tentang gangguan jiwa. Berita itu terletak di pojok halaman seksi Metroplitan. ‘Diduga Kurang, Obat, Enam Bulan 238 Pasien Meninggal’, demikian judulnya. Pasien yang dimaksud adalah pasien penderita gangguan jiwa. Sebanyak 181 orang meninggal di panti laras di bawah Dinas Sosial. Sisanya meninggal di Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur, milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kematian itu terjadi sejak Oktober 2008 hingga April 2009.

Irman menilai, tragedi kematian ratusan pasien psikotik di panti-panti laras merupakan akibat dari sistem pelayanan yang terkotak-kotak. Departemen Sosial menganggap penderita psikotik telantar yang banyak ditemukan di jalan-jalan adalah persoalan sosial. Karena itu mesti dibawa dan dibina di panti.

“Padahal mengapa mereka sampai telantar begitu karena mereka menderita penyakit jiwa,” ujar Irman.

Sebaliknya, dalam sistem pelayanan kesehatan yang diterapkan Departemen Kesehatan tidak mengenal panti.

Pemerintah, Irman menegaskan, harus menyediakan semua sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa yang mudah diakses masyarakat.

“Kita menginginkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam kesehatan jiwa pada semua level, mulai dari Puskesmas hingga rumah sakit-rumah sakit,” ujarnya.

Pengabaian terhadap kesehatan jiwa, menurut penelitian WHO, berdampak pada penurunan produktivitas dan mutu kesehatan individu maupun masyarakat. Hasil studi tentang penyakit yang menjadi beban dunia, yang dilakukan Bank Dunia, WHO, dan Universitas Harvard, Amerika Serikat, menyimpulkan gangguan jiwa menduduki peringkat kelima dalam daftar penyakit yang menyebabkan beban kesehatan dunia dan pemicu nomor satu yang mengakibatkan kecacatan.

Buruknya kesehatan jiwa individu, yang ikut menentukan kualitas hidup, berdampak pada penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia. Selain membebani keluarga, secara kumulatif penderita gangguan jiwa juga ikut membebani anggaran kesehatan negara. Rata-rata beban kesehatan jiwa di negara-negara maju mencapai 11 persen dari total anggaran kesehatan. Sedang di Indonesia mencapai 13 persen dari total anggaran belanja kesehatan negara.

Indonesia mengalami kemunduran dalam menangani persoalan kesehatan jiwa. Sebagaimana hasil riset yang ditulis oleh I Irmansyah, YA Prasetyo, and H Minas yang dimuat di International Journal of Mental Health System pada 19 Juni 2009, sejak tahun 1966 Indonesia sebenarnya sudah memiliki undang-undang khusus yang mengatur soal kesehatan jiwa. Pada masa itu, di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara pertama yang memiliki undang-undang khusus kesehatan jiwa.

Dalam laporan penelitian berjudul Human rights of persons with mental illness in Indonesia: more than legislation is needed itu, disebutkan bahwa Undang-undang kesehatan jiwa tahun 1966 menjamin hak setiap warga yang menderita gangguan jiwa, termasuk memberikan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi. Negara juga memiliki kewajiban dalam mempromosikan kesehatan jiwa sekaligus mencegah penyakit kejiwaan.

Tapi pada tahun 1992, undang-undang kesehatan ini dicabut. Masalah kesehatan jiwa dimasukkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Masalah kesehatan jiwa hanya diatur dalam empat pasal, dari pasal 24 hingga 27. Tiga pasal diantaranya lebih banyak membahas persoalan yang sangat umum.

Menurut Irmansyah, Undang-undang Kesehatan No 23 tahun 1992 yang berlaku hingga kini jelas tidak mendukung kesehatan jiwa. Tingkatan dalam sistem pelayanan kesehatan nasional yang diterapkan saat ini, dari tingkat pelayanan primer, sekunder dan tersier, umumnya tidak menyediakan pelayanan kesehatan jiwa dan kemampuan tenaga medis yang ada di bidang ini amat minim. Padahal, penanganan kesehatan jiwa dibutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang bersifat terpadu dan kontinu. Selain dibutuhkan pemulihan dan pengobatan secara klinis, juga diperlukan penanganan psikososial paska pengobatan medis, seperti rehabilitasi dan terapi sosial.

Untuk mengatur masalah kesehatan jiwa, pemerintah berjanji akan menerbitkan peraturan lebih rinci dalam bentuk peraturan pemerintah. Ini ditegaskan dalam pasal 27 undang-undang kesehatan tersebut.

Sayang, sejak undang-undang itu disahkan pada tahun 1992 hingga sampai saat ini, peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan jiwa tak kunjung terbit.

“Pemerintah belum memiliki rencana yang sistematis dalam menangani kesehatan jiwa,” keluh Irmansyah. ***

*) Naskah ini salah satu bagian dari serial reportase mendalam yang dikerjakan bersama Widiyanto. Liputan ini mendapat dukungan Mochtar Lubis Fellowship tahun 2009.

8 Comments

Filed under Health, Topic

8 responses to “Jiwa-jiwa yang Terbuang di Jakarta

  1. aya

    ijin share yah… ^^ makasih…

  2. avimaningsih

    Pak penyakit fisik apa sajakah yang diidap oleh penderita penyakit jiwa ini? dan jika ada faktor herediter apakah rantai turunan secara genetik ini dapat diputus?

    • yth Bu/Pak Avimaningsih,
      Saya mohon maaf, karena pengetahuan saya sangat terbatas dan bukan dokter atau psikiater. Tapi untuk penyakit fisik, sepanjang pengetahuan saya, para penderita gangguan jiwa yg telantar di jalanan dan dirawat di panti rata2 sering menderita penyakit paru, TBC, ISPA, kulit, diare, dan malnutrisi (terutama mereka yg berada/menggelandang di jalan2). Agar lebih akurat, Anda bisa bertanya kepada dokter kejiwaan di rumah sakit atau puskesmas yg memiliki layanan kesehatan jiwa.
      Terimakasih.

      salam,
      SB

  3. Lin

    Terima kasih,
    tidak banyak memang orang yg peduli dgn ‘mereka’.

  4. 24april

    saya setuju dgn tanggapan anda bukannya hanya di jakarta, tapi hampir semua kota di Indonesia , perhatian dan kepedulian pada penyakit jiwa sangat sulit mendapat perhatian … seharusnya ada tindakan yang harus dilakukan ,, terutama dari tenaga kesehatan yang ada disetiap kota ….

    tapi ada sebagian pasien yang kabur dari R.S , trs melihat petugas kesehatan ataupun yang memakai pakaian perawat ,, pasti mereka akan histeris ataupun memukul, memarahi perawat tersebut?? mengapa ?? apa mungkin pelayanan medis di R.S yang membuat mereka trauma ??

    tetapi menuruit saya , faktor mereka kurang di perhatikan dan di pedulikan masyrakat ,, mungkin karena mereka merasa takut pada pasien yang gangguan jiwa yang mungkin saja memberontak.

    jadi sangat diperlukan kepedulian itu datang dari tenaga kesehatan yang berkecimpung pada pelayanan kesehatan gangguan jiwa, tetapi perlu melakukan kerja sam dari pemerintah di daerahnya.

  5. aida mampuk

    ijin share ya pak …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s