Media, Agama dan Teror

2083: A European Declaration of Independence

SAYA merinding saat membaca beberapa halaman manifesto yang ditulis Anders Behring Breivik. Dalam manifesto berjudul 2083: A European Declaration of Independence itu, Breivik yang warga Norwegia ini menulis kebenciannya terhadap muslim. Juga kepada kaum Marxis dan Nazi. Ia menolak multikulturalisme. Di situ, Breivik menyebut dirinya sebagai anggota pasukan ksatria Kristen internasional dari abad pertengahan yang dikenal “Knights of Templar”.

Kebencian Breivik ternyata tak berhenti dalam manifesto yang ditulisnya. Jumat, 22 Juli lalu, Breivik yang menyamar sebagai petugas polisi menembak puluhan warga yang tengah mengikuti kemah musim panas Partai Buruh Norwegia di Pulau Utoya. Sebanyak 68 orang dilaporkan tewas, 90 luka-luka akibat tembakan Breivik.

Media melaporkan aksi brutal Breivik yang semasa kecilnya dikenal sebagai bocah pemalu. Dunia bereaksi. Pimpinan Dewan Gereja Sedunia mengutuk aksi Breivik. Ia dianggap telah menodai ajaran Kristen. Aksi pembantaian yang dilakukan Breivik, kata Sekretaris Jenderal World Council of Churuces Pdt Olav Fykse Tveit, sama sekali tidak dibenarkan dalam ajaran Kristiani.

Isu kekerasan atas nama agama bukan terjadi kali ini saja. Muslim, Kristen, Hindu, Buddha … Korbannya adalah warga yang tak berdosa.

Tahun lalu, imam Faisal Abdul Rauf dan kaum muslim di kota New York, AS, mengajukan proposal pembangunan gedung community center dilengkapi fasilitas tempat ibadah. Rencana ini menyulut perdebatan, kritik dan protes anti muslim karena lokasi pembangunan hanya beberapa blok dari monumen Ground Zero, tempat menara kembar World Trade Center hancur setelah serangan 11 September 2001. Meski mendapat dukungan dari Presiden Barack Obama dan Walikota Michael Bloomberg, rencana itu segera memicu kebencian sebagian warga AS terhadap kaum muslim. Bahkan, seorang sopir taksi di kota itu ditikam oleh seorang mahasiswa karena mengaku muslim.

Di negara bagian Florida, Pastur Terry Jones sempat berencana menggelar aksi pembakaran Al Qur’an untuk memperingati tragedi 9/11. Ketika media memberitakan rencana Pastur Jones, kontan kaum muslim di Indonesia, Pakistan, Iran, Afghanistan dan sejumlah negara berpenduduk muslim bereaksi dan menggelar protes. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahkan mengirim surat kepada Presiden Barack Obama, mendesak agar Presiden Obama turun tangan dan mencegah rencana Jones.

Menyadari potensi konflik yang ditimbulkan, Jones membatalkan rencana itu. Meski kebebasan berekspresi sebagai warga dijamin oleh konstitusi AS, melalui media, ia segera meminta maaf kepada kaum muslim. Tindakan Pastur Jones perlu diapresiasi.

Media massa menjadi sumber utama bagi khalayak dalam membuat keputusan. Kualitas keputusan ditentukan oleh mutu informasi yang disajikan, seperti akurasi berita, proporsional, keseimbangan, dan sebagainya. Namun, alih-alih menyajikan berita yang akurat dan mendalam, media kerap kali larut, terjebak dalam jargon dan sensasionalisme.

SEPERTI arena balap Formula 1, persaingan antar media elektronik, online dan cetak di era digital ini semakin ketat. Di bawah tekanan “deadline”, minimnya halaman dan jam tayang berita dibandingkan ruang iklan, memaksa jurnalis berlomba-lomba dalam perburuan berita. Lalu menerbitkan atau menyiarkan berita dalam tempo secepat-cepatnya. Bahkan, stasiun-stasiun televisi berlomba untuk bisa menyiarkan suatu kejadian, seperti penggerebekan markas “kelompok teroris”, secara langsung.

Ada anggapan, siapa yang paling cepat mendapat dan menyiarkan berita, akan dinilai sebagai media yang “terdepan mengabarkan”. Padahal arena kompetisi media bukanlah arena balap. Cepat belum tentu akurat.

Namun ini pula yang sering terjadi dalam pemberitaan isu-isu kekerasan dan aksi teror atas nama agama. Verifikasi yang menjadi prinsip utama dalam kerja jurnalistik, seakan tenggelam oleh tuntutan untuk menayangkan berita secepat-cepatnya dengan mengandalkan laporan satu-dua pihak saja, misal informasi aparat kepolisian atau pemerintah setempat.

Tengok saja penggunaan label dan judul berita di media massa. Kata-kata seperti “kaum radikal”, “garis keras”, “fundamentalis” hingga “teroris” kerap identik dengan Islam dan kaum muslim. Pemilihan dan penggunaan atribusi ini sangat tendensius, menyudutkan kaum muslim. Kata-kata ini mengandung makna yang cenderung negatif bagi umat Islam. Padahal, kelompok radikal, fundamentalis, maupun kelompok teroris juga ada dalam agama-agama lain.

Ketika gedung pemerintah federal Alfred P. Murrah di Oklahoma City, AS, dibom pada 19 April 1995, stasiun televisi CNN, CBS, ABC, dan NBC menuding pelaku pengeboman diduga berasal dari “kelompok teroris Islam”. Ledakan bom itu menewaskan 168 orang, termasuk 19 anak-anak. Harian Wall Street Journal memberitakan bahwa bom yang menghancurkan gedung setinggi 8 lantai itu mirip bom-bom mobil yang terjadi di Beirut, Lebanon. Mayoritas warga Amerika dan Kanada mempercayai laporan media. Sebaliknya, kaum muslim tersudut akibat pemberitaan tersebut.

Dugaan bahwa aksi pengeboman yang diduga dilakukan oleh “kelompok teroris Islam” bukan tanpa alasan. Motif pengeboman gedung federal Murrah di Oklahoma diduga “balas dendam” kaum muslim. Perang Teluk yang berlangsung antara 1991 hingga 1992 memicu kebencian kaum muslim terhadap Amerika dan sekutunya yang dianggap menerapkan kebijakan “standar ganda”. Pada periode yang sama, ketika terjadi perang di Yugoslavia yang banyak menewaskan ribuan kaum muslim Bosnia, Amerika dan sekutunya bungkam.

Belakangan, hasil investigasi Federal Bureau of Investigation (FBI) berbeda dengan laporan-laporan di media sebelumnya. Pelaku pengeboman adalah Timothy McVeigh dibantu oleh rekannya Terry Nichols dan Michael Fortier. Motif utama McVeigh adalah balas dendam terhadap aksi aparat FBI yang membantai David Koresh dan 75 orang pengikutnya di Waco, Texas, pada Maret 1993. Koresh adalah pemimpin sekte Branch Davidian Seventh Day Adventists, sebuah sekte Protestan.

Namun warga Amerika telanjur menelan berita yang keliru, berdasar atas prasangka, yang disiarkan media.

BERITA yang keliru berpotensi menyulut kebencian dan konflik baru. Berita-berita semacam itu juga memicu ketidakpercayaan warga terhadap jurnalis dan media.

Ini saya alami sendiri ketika meliput kontroversi “penurunan bendera merah putih” di beberapa wilayah di Aceh, dua tahun setelah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia. Mengutip sumber kepolisian dan militer, media lokal dan nasional melaporkan bahwa penurunan dilakukan oleh sekelompok orang menjelang peringatan hari kemerdekaan RI. Berita ini mengundang reaksi dari legislator di Senayan, panglima TNI dan sejumlah tokoh, termasuk almarhum Kyai Abdurrahman Wahid yang menilai, Aceh masih belum aman dari “kelompok separatis”.

Saat itu, rumor “aksi penurunan bendera merah-putih” juga terjadi di Tanjong Beuridi, Bireuen (baca laporan saya berjudul “Fitnah Datang, Tanjong Beuridi Diserang” dalam blog ini). Aksi penurunan dipimpin oleh Ahmad Kumis, bekas pentolan GAM di desa itu. Aparat kepolisian mendatangi warga dan aparat desa Tanjong Beuridi, dipimpin kepala Polres Bireuen yang saat itu dijabat Ajun Komisaris Besar Suwono Rubiyanto. Dalam pertemuan itu warga memprotes dan membantah rumor tersebut. Warga menganggap rumor itu adalah fitnah. Alih-alih menyelidiki kebenaran rumor, beberapa anggota polisi menembak Ahmad Kumis dan melukai beberapa warga.

Media tak sepenuhnya melaporkan aksi penyerangan aparat kepolisian itu. Media lebih banyak mengutip keterangan dari kepolisian ketimbang korban dan warga yang menjadi saksi kekerasan tersebut.

Dua hari setelah kejadian, bersama seorang rekan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), saya mendatangi desa Tanjong Beuridi. Sejumlah saksi dan korban sempat menolak diwawancara ketika tahu saya bekerja sebagai jurnalis. Berita soal penurunan bendera merah putih yang dilaporkan media telah merugikan mereka. Korban dan warga curiga dan enggan memberi kesaksian kepada jurnalis. Ketidakpercayaan muncul akibat pemberitaan yang tidak akurat.

AKURASI berita ditentukan dan diperoleh dari usaha verifikasi. Penggunaan kata-kata seperti “kelompok teroris Islam”, “Islam militan”, dan sebagainya ini menunjukkan kemalasan media dan wartawan dalam melakukan verifikasi. Pernyataan sumber kepolisian atau pejabat pemerintah saja belum cukup. Tanpa upaya verifikasi lebih lanjut, media seringkali merugikan kelompok atau golongan tertentu.

Konflik agama di belahan dunia setelah peristiwa 9/11 menjadi perhatian International Federation for Journalists, sebuah perkumpulan wartawan dunia. Organisasi ini menerbitkan buku berjudul “Fighting Words; How Arab and American Journalists can break through to better coverage.” Meski fokus yang diangkat adalah konflik Arab dan Amerika dalam liputan media di masing-masing wilayah, buku ini merupakan panduan umum bagi wartawan yang meliput isu-isu intolerasi dan kekerasan atas nama agama, termasuk di Indonesia.

Buku ini memberi beberapa rekomendasi penting bagi wartawan. Dari sejumlah rekomendasi itu, ada tiga hal yang kiranya mendesak dilakukan awak media.

Pertama, selain tetap memegang teguh dan mengamalkan prinsip-prinsip jurnalisme, awak media perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang keragaman agama dan perbedaan budaya.

Kedua, dalam meliput dan melaporkan berita terkait isu agama kerap membutuhkan pertimbangan-pertimbangan etis. Karena itu, selain sikap terbuka terhadap perbedaan, wartawan yang meliput agama perlu sensitif, menghindari stereotipe dan sensasionalisme dengan melakukan verifikasi, dan proporsional dalam pemberitaan.

Ketiga, ruang berita (newsroom) perlu merumuskan kata yang tidak bias terhadap masing-masing kelompok atau golongan. Pelaku pengeboman, perampokan, maupun pembunuhan, semestinya tetap dilaporkan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan.

Selama belum ada bukti dan vonis pengadilan yang membenarkan dugaan aparat penegak hukum, dalam pemberian atribusi, media tetap mengacu pada tindakan kriminal yang dilakukan si pelaku. Penggunaan kata, misal, “kelompok pembunuh” lebih obyektif ketimbang “kelompok teroris” atau “diduga terlibat jaringan terorisme”. Kata pengebom untuk pelaku pengeboman, perampok bersenjata untuk pelaku perampokan menggunakan senjata. Perusak rumah ibadah juga termasuk pelaku kejahatan.

DI TENGAH memanasnya konflik agama, intoleransi dan kekerasan atas nama agama, media bisa berperan sebagai penyulut konflik. Atau, ikut memberikan peran besar bagi besarnya para teroris.

Namaun media juga dapat sebagai penggalang perdamaian. Lewat pemberitaan yang akurat, meski ditempuh lewat usaha verifikasi yang menguras keringat, khalayak dapat membuat penilaian dan keputusan yang mencegah konflik.

Seperti juga peneliti dan ilmuwan, tanggung jawab jurnalis tak kalah besar buat kemanusiaan. Terhadap jurnalis yang bertanggung jawab macam inilah mendiang Max Weber, sosiolog Jerman, menaruh hormat. Sebab kerja jurnalis dalam verifikasi tak ubahnya ilmuwan yang berusaha membuktikan hipotesis melalui penelitiannya.

Not everyone realises that to write a really good piece of journalism is at least as demanding intellectually as the achievement of any scholar,” kata Weber. Untuk membuat sebuah laporan jurnalistik yang baik, membutuhkan usaha intelektual seperti dilakukan ilmuwan. ***

Leave a comment

Filed under Media, Topic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s