Ketika Jurnalisme Dibungkam, Microblogger Bersuara*)

Salah satu foto unjukrasa yang diunggah Bei Fong di akun Google+.

SABTU (13/8) pagi lalu, sekitar 12.000 warga dan buruh berunjuk rasa di pusat kota Dalian, timur laut China. Warga menuntut penutupan instalasi pabrik kimia yang letaknya tak jauh dari pemukiman. Aksi ini muncul setelah banjir akibat badai tropis Muifa menjebol tanggul di sekitar instalasi tersebut. Warga cemas, banjir bisa membawa polutan berbahaya ke kawasan pemukiman.

Namun hampir tak satupun media di China memberitakan aksi besar-besaran itu. CNTV, stasiun teve milik pemerintah hanya menayangkan instalasi kimia yang dikecam warga. Berita dan foto-foto aksi unjuk rasa damai itu justru muncul di social media.

Seorang blogger China Being Fong mengunggah lebih dari dua lusin foto unjuk rasa warga yang memadati halaman gedung pemerintah kota di akun social media Google+ miliknya. Sementara, melalui akun Twitter, koresponden Al Jazeera di China Melissa Chan (@melissakchan) melaporkan, mayoritas demonstran dalam aksi damai itu adalah warga kelas menengah yang sama sekali tidak ‘gaptek’ alias gagap teknologi.

Look carefully at sea of Dalian protesters: all had digital cameras, cell phone cameras. Pictures posted online in seconds. People power. kata Melissa Chan diposting di Twitter pada Senin (15/8).

Pemerintah China tak tinggal diam. Seperti dilaporkan di situs China Media Project milik Universitas Hong Kong, situs-situs social media segera disensor. Beberapa gambar dan foto-foto unjuk rasa yang beredar di social media segera dihapus. Pemerintah khawatir terhadap efek dari foto dan gambar aksi unjuk rasa itu.

Kicauan Microblogger di China

Ini bukan kali pertama pemerintah China dibuat ‘kelabakan’ oleh aksi netizen di dunia maya, termasuk blog dan social media. Beberapa pekan sebelumnya, pemerintah China kerepotan membendung kritik para microblogger negeri tirai bambu.

Sebagai dampak dari tragedi kecelakaan kereta api cepat yang terjadi di Provinsi Zhejiang pada 23 Juli lalu, tercatat sebanyak 26 juta pesan di microblog Sina (Weibo) berisi kritik terhadap pemerintah komunis China.

Dalam microblog yang mirip Twitter ini, beberapa pemilik akun Weibo mempertanyakan tanggung jawab pemerintah. Sebagian menganggap pemerintah abai terhadap keselamatan penduduknya yang beberapa kali dilanda bencana dan lebih mengagungkan pertumbuhan ekonomi.

Ada juga yang menuding pemerintah provinsi telah menutup-nutupi tragedi yang menewaskan sekitar 40 orang dan melukai lebih dari 200 orang penumpang.

Sebagai reaksi, seperti dilaporkan kantor berita Inter Press Service 4 Agustus 2011, pemerintah China

memerintahkan media untuk tidak mengekspos tragedi itu. Alih-alih memberitakan peristiwa mematikan tersebut, beberapa jam setelah kecelakaan, sebuah stasiun televisi milik pemerintah justru melaporkan tragedi penembakan di Norwegia yang dilakukan oleh Anders Behring Breivik. Topik yang kurang memiliki kedekatan dengan warga di China.

Arus informasi dan komentar-komentar kontroversial para microblogger juga diawasi pemerintah. Pemerintah merekrut sejumlah komentator untuk menghadang serangan kritik di microblog Weibo. Komentator-komentator bayaran ini menggunakan akun anonim dan mengirim pesan-pesan yang mengalihkan topik atau bernada mendukung pemerintah. Sebagian komentator ini adalah pegawai pemerintah, anggota partai komunis, bahkan pelajar dan mahasiswa yang butuh uang.

Perang informasi tak terhindari. Blokade informasi oleh pemerintah tak sepenuhnya mampu membendung kritik microblogger. Kicauan berisik dari microblogger di internet lebih nyaring ketimbang laporan media yang seharusnya menjadi anjing penjaga.

Aksi netizen, blogger dan microblogger, melalui social media di China mengingatkan pada munculnya pengguna internet di Indonesia di tahun-tahun menjelang jatuhnya rezim orde baru di bawah Suharto. Ketika media-media dibredel dan dibungkam, internet menjadi media alternatif bagi kalangan oposisi dalam menyampaikan informasi dan kritik. Lebih luas lagi, sebagian aktivis demokrasi, mahasiswa, dan kalangan intelektual menggunakan internet sebagai wahana pendidikan politik menentang diktator Suharto (Hill dan Sen, 2005).

Sensor terhadap Media

Ketika kritik terhadap rezim Suharto kian deras dan pengguna internet di Indonesia mulai bermunculan, Seno Gumira Ajidarma meluncurkan buku kumpulan artikel yang berjudul Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara (Ajidarma, 1997). Di masa penulis buku tersebut, cengkeraman rezim Suharto terhadap media arus-utama dan wartawan sangat kuat.

Seno adalah salah satu korban dari kontrol pemerintah terhadap pers. Beberapa esai dalam buku itu merefleksikan betapa kuatnya sensor pemerintah terhadap isu, misal, pelanggaran HAM dan kekerasan yang dilakukan aparat militer terhadap warga di Timor Leste, sebelum pisah dari Republik Indonesia. Seno menggunakan sastra sebagai medium alternatif untuk mengungkap fakta tatkala jurnalisme yang dijalankan media-media besar dipaksa tunduk oleh rezim diktatorial.

Namun pembredelan terhadap media pers maupun sensor terhadap wartawan tak selamanya efektif membungkam kebebasan informasi dan berekspresi. Ini dimungkinkan oleh munculnya media-media baru (new media), termasuk internet dan social media.

Berbeda dengan masa Orba, saat ini pers sudah lebih bebas. Sensor terhadap pers oleh pemerintah bisa dibilang nyaris tidak ada. Tak ada lagi pembredelan. Namun peran dan tanggung jawab pers sebagai pemantau kekuasaan yang independen (Kovach dan Rosenstiel, 2003) belum sepenuhnya bisa dilakukan.

Walau kini pemerintah tak lagi melakukan sensor seketat rezim Orba, sensor masih tetap ada. Kali ini justru dilakukan oleh institusi/organisasi media itu sendiri sebagai dampak arus komersialisasi industri media. Ini pula yang digarisbawahi Seno, tak jarang perusahaan media membungkam wartawannya sendiri demi kepentingan dagang.

Media Baru Mendorong Perubahan?

Di bawah rezim otoriter, munculnya internet pada pertengahan 1990an membawa fajar harapan baru bagi alam demokrasi di Indonesia. Saat jurnalisme dan kebebasan berekspresi melalui media-media tradisional –koran, televisi dan radio, diawasi secara ketat oleh pemerintah, aktivis-aktivis demokrasi dan pers menggunakan medium intenet untuk berkomunikasi, membangun jaringan, dan menyebarkan informasi –gambar, suara, dan video tanpa sensor.

Internet menjadi media baru yang efektif melawan pembungkaman kebebasan pers baik oleh pemerintah maupun perusahaan media pers sendiri.

Yang jadi pertanyaan banyak pihak, mampukah blog, media sosial, dan media-media baru menjadi ancaman bagi pemerintah yang berkuasa? Jawabannya, tentu bisa!

Seakan mengulang sejarah penggulingan rezim Suharto di Indonesia antara tahun 1997 hingga 1998, munculnya media baru seperti blog dan social media kian mengancam pemerintahan yang restriktif. Ia menjadi medium alternatif ketika pemerintah memberlakukan sensor terhadap media konvensional

Tahun 2009 silam di Iran, pengguna social media Twitter membanjiri informasi seputar kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah di bawah Presiden Mahmud Ahmadinejad pasca pemilihan umum.

Meski pemerintah Iran melakukan sensor terhadap media lokal dan memberlakukan pembatasan terhadap wartawan-wartawan asing, foto-foto dan video seputar aksi demonstrasi penentang pemerintah di beberapa wilayah di Iran juga beredar di internet. Kicauan kaum muda reformis pengguna Twitter yang menentang pemerintah Iran terdengar nyaring hingga dunia internasional. Sebagai reaksi, simpati pun berdatangan untuk mendukung reformasi di negeri Mullah tersebut.

Media sosial Facebook juga menjadi media untuk mengumpulkan massa dan menjadi salah satu faktor inti bagi jatuhnya rezim Husni Mubarak di Mesir awal tahun ini. Tumbangnya Mubarak kian membakar api revolusi di jazirah Arab. Satu demi satu, rezim otoriter di Libya, Syria, Bahrain, dan Yaman digoyang warganya sendiri.

Dalam sebuah artikel yang dimuat di blognya, Merlyna Lim, seorang blogger dan profesor di Arizona State University AS, menilai media-media baru, termasuk media sosial, telah membantu memperluas jaringan oposisi baru terhadap rezim Mubarak yang berkuasa di Mesir selama lebih dari tiga dekade. Media baru ini memfasilitasi jaringan oposisi-oposisi ini untuk melakukan konsolidasi, koordinasi dan aksi massa yang akhirnya mempercepat kejatuhan diktator Mesir.

Kesuksesan kaum muda Mesir pengguna media sosial, termasuk microblog seperti Facebook dan Twitter, mendorong jatuhnya rezim Mubarak menjadi sinyal bagi rezim otoriter yang lain, termasuk di China.

Di bawah pemerintah yang restriktif di mana media-media nasional dan lokal bungkam soal korupsi dan kolusi oleh pejabat negara di tingkat pusat dan daerah, serta represi aparat militer terhadap sejumlah warga –kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat, media baru seperti media sosial dan microblog menjadi alternatif untuk mengumpulkan massa, menyampaikan informasi dan kritik hingga membangun jaringan oposisi.

Berbeda dengan Seno, saat ini, ketika jurnalisme dibungkam, microblogger pasti bersuara. ***

*) Diadaptasi dari judul buku karya Seno Gumira Ajidarma, Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara, diterbitkan Penerbit Bentang, 1997.

1 Comment

Filed under Media, Topic

One response to “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Microblogger Bersuara*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s