Media Vs. Dominasi Elite dalam Kebijakan Publik

ADA yang kurang berimbang dalam pemberitaan sejumlah media terkait penggusuran pemukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Media semata-mata menjalankan konsep tradisional tentang nilai berita. Dari riset yang saya lakukan, ada dua nilai pemberitaan yang lebih ditonjolkan oleh media dalam penggusuran dan pembongkaran paksa di Kampung Pulo yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta. Pemberitaan didasarkan pada, pertama, adanya unsur konflik di dalam peristiwa itu. Kedua, berita didasarkan pada nilai keterkenalan atau popularitas sumber, seperti pejabat pemerintah.

Penggusuran warga Kampung Pulo Agustus lalu.

Penggusuran warga Kampung Pulo Agustus lalu.

Terkait peristiwa penggusuran warga di Kampung Pulo yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, media menonjolkan nilai konflik, bentrokan antara warga dengan aparat keamanan. Terlebih lagi, konflik yang menimbulkan jatuhnya korban, kericuhan yang berbuntut pada aksi brutal, seperti pembakaran, atau perang kata-kata yang saling menjatuhkan.

Dalam konflik selalu ada dua pihak yang berseberangan. Ada pihak yang dianggap benar. Di lain sisi, ada pihak yang dinilai salah. Pada peristiwa di Kampung Pulo, media menggambarkan bahwa pemerintah Jakarta berada di sisi yang benar. Aparat pemerintah melakukan penggusuran dalam rangka menjalankan tugas negara. Sementara warga di Kampung Pulo, digambarkan pada posisi yang berlawanan. Pihak yang bersalah karena menduduki lahan milik negara.

Kemudian, pada penggusuran warga Kampung Pulo, media cenderung memberi porsi pemberitaan lebih besar pada elite pejabat (name makes news) ketimbang menyuarakan aspirasi orang-orang yang lemah (voice of the voiceless). Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Kepala Kepolisian Daerah Jakarta Tito Karnivian dianggap lebih memiliki nilai berita. Sebagai pejabat publik, keduanya kerap dikutip dan menjadi narasumber dalam pemberitaan. Sehingga kata-kata yang muncul dan mendominasi dalam pemberitaan media adalah penertiban, penataan, atau pemindahan warga. Bukan, misal, perampasan hak warga untuk diperlakukan manusiawi, atau hak untuk didengarkan aspirasi mereka.

Penggusuran warga yang mendiami bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulo terkait erat dengan konteks kebijakan publik. Tepatnya, Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 2030 Jakarta. Maka, dalam pemberitaan peristiwa di Kampung Pulo, media selayaknya berperan sebagai wakil dari warga dan menjadi pengawas pelaksanaan kebijakan publik.

Media berperan untuk memastikan rumusan dan pelaksanaan kebijakan publik tidak diskriminatif, apalagi mengabaikan orang miskin. Dalam demokrasi, media ikut bertugas untuk menjamin bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan golongan dan kelompok tertentu. Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan menjadi mutlak.

Dominasi Elite

Dalam demokrasi modern, seperti ditengarai Jeffrey A. Winters dalam buku Oligarki (2013), rendahnya keterlibatan kelompok miskin dan tingginya partipasi kelompok kaya menghasilkan kebijakan yang melemahkan kepentingan kelompok miskin. Sehingga proses dan perumusan kebijakan publik didominasi oleh individu/kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi, pendapatan tinggi, kekayaan, maupun kepemilikan usaha/bisnis. Sumber daya ini bisa juga diartikan memiliki posisi atau kedudukan-kedudukan kunci dalam ekonomi, politik, bisnis, sosial. Misal, para manajer atau direktur perusahaan, pejabat publik pada instansi pemerintahan, militer, legislatif maupun yudikatif.

Minimnya partisipasi orang miskin dalam proses perumusan kebijakan publik dapat dilihat dari produk peraturan daerah yang dibuat pemerintah dan disahkan oleh DPRD. Seperti pada perumusan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 2030 Jakarta. Perumusan kebijakan publik tersebut mengabaikan hak warga, terutama kelompok miskin, untuk dilibatkan. Padahal produk politik ini mengatur dan menentukan kepentingan dan hak dasar setiap warga atas tanah, air, dan ruang yang ada di Jakarta. Disamping memuat desain dan rencana pengelolaan ruang dan pelestarian alam, Perda ini adalah dasar hukum bagi pemerintah Jakarta untuk mengatur siapa yang memiliki hak dan yang tidak untuk menggunakan ruang dan lahan di Jakarta.

Meski demikian, dalam proyek reklamasi Pantura Jakarta, pembangunan Bendungan Laut Raksasa (Giant Sea Wall), maupun penggusuran pemukiman di Kampung Pulo dengan tujuan normalisasi dan revitalisasi Sungai Ciliwung, pemerintah DKI Jakarta di bawah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tidak dapat disalahkan. Pengistimewaan atas kalangan yang mampu, seperti pembangunan hunian mewah di pantai utara, dan penggusuran warga miskin di Kampung Pulo sudah ditetapkan dalam Perda RTRW 2030. Artinya, sebagai pemerintah, Gubernur hanya pelaksana kebijakan publik itu.

Keberpihakan Media

Rendahnya partisipasi dan keterlibatan kelompok miskin semestinya dapat diambil alih oleh media sebagai salah satu pilar demokrasi modern. Media memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam memantau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam proses dan perumusan kebijakan publik, media berkewajiban untuk memantau apakah rancangan produk politik tersebut akan menjamin pemenuhan hak setiap warga.

Media perlu menghindari jebakan pada liputan peristiwa, konflik, dan popularitas sumber ketika memberitakan proses perumusan kebijakan publik. Kontestasi antar elite, perseteruan antar pribadi atau fraksi di dalam parlemen, maupun antara parlemen dengan pemerintah, tidak memberi pendidikan politik kepada warga. Sudah semestinya, media kembali menjadi forum yang mendorong perdebatan dan keterlibatan publik dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Media perlu menggali lebih dalam asumsi dan bukti pendukung, misal hasil riset, yang menjadi dasar rumusan kebijakan.

Dalam meliput kebijakan publik mesti dapat membantu warga memahami rumusan dan bentuk kebijakan yang akan dihasilkan. Publik perlu mengetahui apa saja konsekuensi, keuntungan maupun risiko sebelum peraturan maupun perundang-undangan itu ditetapkan. Di sini media menjadi sumber referensi utama dalam pendidikan politik kepada publik. Sebaliknya, proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang partisipatoris dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan kepada media. ***

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s