Pengguna Internet dan Free Labor dalam Kapitalisme Informasional

 

 

HAMPIR sebulan ini saya merasa terganggu dengan SMS-SMS promo dari operator seluler. Pesan pendek ini berisi beragam tawaran, potongan harga untuk pembelian aneka komoditas, yang semuanya tidak saya butuhkan. Dalam sehari saya bisa menerima SMS semacam ini 3-5 pesan. Tidak hanya di hari kerja, pesan-pesan ini juga masuk pada jam istirahat dan akhir pekan.

Berita foto jokowi-mark z

Foto halaman sampul harian Kompas terkait kunjungan Presiden Jokowi ke markas Facebook.

Awalnya saya hanya menghapus pesan-pesan itu. Tapi belakangan saya berpikir, karena tak tertarik dengan tawaran-tawaran itu dan lebih menyukai belanja langsung ke toko atau pasar, SMS2 itu harus segera diblok. Operator tak perlu pusing untuk membujuk saya. Dalam bayangan mulia saya, dengan menghapus nomor saya dalam database kontak, ini bisa menghemat biaya produksi operator.

Lalu saya mencari tahu ke beberapa rekan yang bekerja di operator seluler cara untuk menyetop SMS-SMS promo. Hasilnya, nihil. “Emang perusahaan mbah loe!” balas seseorang. “Kontak aja customer service.”

Saya mulai mencari tahu nomor untuk layanan pelanggan. Begitu dapat, saya langsung mengontak nomor itu dan melaporkan keluhan saya. Responnya positif, operator akan menghentikan pesan-pesan berisi tawaran ke nomor saya. Tapi ada syarat, tunggu beberapa hari. Ugh… Saya berpikir, untuk menghapus nomor saya dalam database penawaran, masak operator butuh waktu berhari-hari.

Dan, benar saja. Selang dua minggu sejak saya melaporkan keluhan, tidak ada yang berubah. Selama berhari-hari itu pula saya mengontak nomor layangan pelanggan si operator. Tapi SMS-SMS promo masih bermunculan… Game anti-galau, promo valentine, lagu akhir pekan, aneka makanan siap saji, potongan harga toko anu, kredit telepon pintar seri terbaru … entah apalagi.

Konten ilegal

Operator telah “menjual” nomor telepon pribadi saya kepada pengiklan tanpa izin sebagai pemilik nomor. Saya menganggap, meniru kebijakan pemblokiran yang dilakukan Telkom[1] terhadap aplikasi Netflix belum lama ini, “penjualan” nomor saya ini adalah tindakan ilegal. Karena konten iklan produk yang masuk melalui nomor saya, mengandung unsur konsumerisme, irelevan, dan amat mengganggu.

Tentu bukan cuma nomor saya. Saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 270 juta pelanggan seluler. Angka yang fantastis dan punya makna lebih. Kata Marx, barang akan tetap menjadi barang jika “tidak ditafsirkan lain dengan kondisi yang juga lain.” Data pelanggan itulah yang ditafsirkan lain oleh operator kepada pengiklan. “Lihat, kami punya pelanggan sekian juta, ini adalah captive market bagi produk anda.”

Lalu, saluran-saluran komunikasi pribadi yang semula untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pribadi, telah “dijual” oleh operator kepada industri. Nomor pelanggan, di tangan statistikawan, diubah menjadi komoditas (komodifikasi) yang diperdagangkan oleh operator kepada pengiklan[2]. Dalam proses komodifikasi ini, peran statistikawan amat penting. Ia memberi “nilai”, semacam rating, terhadap nomor-nomor pelanggan yang dapat memberi derajat kepercayaan kepada pengiklan[3].

Valuasinya kira-kira begini: setiap satu nomor pelanggan seluler dihargai 200 perak[4]. Jika ada sejuta pelanggan, maka pengiklan mesti membayar ke operator Rp 200juta! Kalau ada operator yang mendaku punya 100juta pelanggan, sila hitung sendiri berapa nilai yang diperoleh operator… Jika lebih dari 10 produk yang mengiklan lewat operator seluler itu?

Semenjak lahirnya media, iklan tidak hanya menjadi berkah bagi industri media. Iklan telah menjadi salah satu mesin penggerak kapitalisme, termasuk di era digital. Lewat iklan, produsen mendorong penjualan dengan memanipulasi psikologi audiens. Iklan menciptakan efek keinginan (wants) dalam diri konsumen. Keinginan untuk membeli, memiliki, atau menggunakan komoditas yang ditampilkan melalui iklan. Sehingga, seperti diutarakan oleh Baran dan Sweezy yang dikutip oleh Robert McChesney[5], tujuan utama dari iklan adalah untuk menciptakan dan menumbuhkan permintaan terhadap produk komoditas. Mendorong konsumsi penduduk.

Iklan di teve, di papan reklame di jalan-jalan, di media cetak, online, radio… tentu ada perizinan dan biayanya. Juga ada pajak karena menggunakan saluran-saluran komunikasi milik publik. Bagaimana dengan iklan yang menggunakan model push SMS yang masuk ke nomor pribadi pelanggan seluler? Apa iklan yang masuk ke nomor komunikasi pribadi, lewat SMS-SMS seperti yang saya terima itu dikenai pajak? Apakah sebelum mengirim iklan penawaran lewat SMS operator minta izin kepada pelanggan?

Tidak… saya tidak pernah tahu. Sama seperti ketidaktahuan saya tentang kapan SMS-SMS promo itu bakal berhenti muncul dalam kotak pesan saya.

Buruh Gratis dalam Ekonomi Digital

Operator menangguk untung, profit, dari penjualan komoditas yang dihasilkan melalui nomor pelanggan seluler kepada pengiklan. Bisnis iklan di Indonesia saat ini sedang tumbuh. Rata-rata total belanja iklan selama dua tahun terakhir mencapai Rp 100 triliun. Tapi di balik keuntungan yang dihimpun oleh operator, pelanggan seluler, yang menjadi “buruh” yang menghasilkan komoditas bagi operator, tidak memperoleh apa-apa. Termasuk saya, dan Anda…

Selain iklan melalui SMS (push SMS), saat ini hampir semua operator telah mengembangkan model bisnis yang menguntungkan lewat teknologi jaringan telekomunikasi GSM generasi ke-4 (4G). Teknologi ini memungkinkan pengguna seluler untuk berbincang lebih lama, mendengar musik, mengunggah foto hingga menonton video di internet melalui beragam aplikasi dan media sosial nyaris tanpa kendala.

Pendapatan operator bertambah besar ketika pengguna semakin sering mengakses internet yang memiliki volume data besar, seperti menonton video-video hiburan. Dengan begitu, tanpa disadari, kuota internet pengguna seluler akan segera habis. Kemudian pelanggan akan kembali membeli kuota data internet yang dijual oleh operator.

Pengguna internet, dalam hal ini pelanggan seluler, berada di dua posisi. Pertama, ia sebagai konsumen, membeli kuota data internet kepada operator. Kedua, ia berposisi sebagai produsen. Lebih spesifik lagi, ia ada buruh yang bekerja dengan cara mengakses video, musik, dan aplikasi lain sehingga mendatangkan profit bagi operator.

Menurut Ritzer dan Nathan, di era kapitalisme informasional/web 2.0 pengguna internet adalah “prosumen”, konsumen sekaligus buruh tanpa bayaran yang bekerja untuk menghasilkan komoditas yang menguntungkan bagi operator, korporasi, pemilik modal[6].

Waktu kerja buruh gratisan (free labor) adalah durasi para pelanggan seluler selama ia mengakses internet. Makin lama pelanggan “bekerja” mengakses internet, entah untuk menonton video, mendegar musik, atau mengunggah foto di media sosial, maka akan semakin besar profit yang diakumulasi operator. Data pengguna/user ini diberi rating oleh statistikawan dan kemudian dijual kepada pengiklan, industri, termasuk venture capitalist.

“Bekerja” di era internet berbeda dengan bekerja di ladang atau di instalasi pabrik. Bekerja dengan internet tak ubahnya dengan bermain. Ini membuat para pelanggan tidak sadar bahwa dirinya, selain konsumen, adalah buruh yang memproduksi komoditas. Karena unsur “main-main” itu, pengguna internet juga disebut sebagai playbour kependekan dari play labour[7].

Tapi para operator ini tentu hanya mendapat kue pendapatan yang amat kecil. Dibandingkan laba yang diakumulasi oleh korporasi digital yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi milik operator, seperti langit dan bumi. Youtube, Facebook, Twitter, maupun Google meraup laba jauh lebih besar. Pajak negara yang dipungut dari perusahaan-perusahaan raksasa dan transnasional itu amat kecil.

Inggris dan sejumlah negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Corporation and Development) mulai menagih pajak dari perusahaan raksasa internet itu. Di Inggris, tahun 2015 Facebook cuma bayar pajak sebesar Rp89 juta[8].

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki instrumen dan regulasi khusus untuk menarik pajak dari Youtube, Facebook, Twitter, maupun Google. Padahal, menurut data APJII, pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia terus melonjak. Jumlah pengguna Facebook di Indonesia hingga saat ini mencapai 70 juta lebih[9]. Angka ini melebihi jumlah total penduduk di Inggris yang hanya sekitar 67an juta orang. Angka itu setara dengan 4 kali jumlah populasi warga Belanda, 14 kali jumlah warga Singapura.

Berbeda dengan pajak yang diperoleh negara dari operator-operator nasional, pajak dari perusahaan-perusahaan internet raksasa itu tidak pernah diketahui mengalir kemana. Sejauh ini belum jelas langkah pemerintah Indonesia atas eksploitasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan internet tersebut terhadap penduduk Indonesia. Yang pasti, perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Youtube, Twitter, Google, dan raksasa internet lainnya, memiliki buruh gratisan yang amat besar di Indonesia.

***

 

[1] http://tekno.kompas.com/read/2016/01/27/12271927/ini.alasan.telkom.memblokir.netflix

[2] Lihat Dallas W. Smythe. “On the audience commodity and its work” dalam Media and Cultural Studies, ed. Meenakshi G Durham and Douglas M. Kellner (Blackwell, 2006), hal 230-256.

[3] Lihat, Goran Bolin, Value and the media: Cultural production and consumption in the digital markets (Ashgate, 2011), hal. 84.

[4] Salah satu contoh tarif dan jenis iklan melalui SMS (SMS Bulk) sila cek di situs http://mdadvertising.indonetwork.co.id/product/mobile-advertising-sms-broadcast-sms-profiling-sms-lba-4451222#

[5] Lihat, Robert W. McChesney, Digital disconnect: how capitalism is turning the Internet against democracy (The New Press, 2013), hal. 42.

[6] Lihat, George Ritzer dan Nathan Jurgenson, “Production, consumption, presumption” dalam Journal of Consumer Culture 10 No. 1 (2010), hal. 13-36.

[7] Lihat, Christian Fuchs, Social Media: A critical introduction (Sage Publications, 2014), hal. 256.

[8] “Facebook hanya bayar pajak perusahaan Rp89 juta.” Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/10/151012_majalah_facebook

[9] “Facebook ungkap jumlah penggunanya di Indonesia” diakses dari http://tekno.kompas.com/read/2014/09/22/15205237/Facebook.Ungkap.Jumlah.Penggunanya.di.Indonesia

1 Comment

Filed under Law, Media, Politic, Social

One response to “Pengguna Internet dan Free Labor dalam Kapitalisme Informasional

  1. Topik yang sangat menarik Pak. Persoalan tentang data dan industrinya memang sudah seharusnya jadi perhatian semua pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah.

    Industri periklanan dan mobile data ini tumbuh pesat. Bahkan, di era sekarang ini data adalah bahan jualan yang amat laku. Contohnya seperti Facebook. Saya sebagai pengguna Facebook (baik sebagai user ataupun advertiser) merasakan betul betapa data itu diperdagangkan (baik secara langsung ataupun terselubung). Sebagai user, semua data kita masuk ke databasenya Facebook. Lalu database tadi dapat dijadikan sebagai acuan para pengiklan dalam membuat campaign mereka. Pengiklan bisa menargetkan iklan ke orang-orang yang benar-benar mereka target. Bisa membuat iklan yang ditujukan untuk orang-orang dengan hobi tertentu, latar belakang pendidikan tertentu, pekerjaan tertentu, film tertentu yang ditonton, dsb.

    Sayangnya perhatian pemerintah rasanya masih jauh terhadap hal-hal semacam ini. Padahal potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar. Apalagi sudah makin banyak UKM dan pelaku bisnis (kecil ataupun besar) yang membelanjakan budget marketing mereka ke platform online (misal Facebook dan Google). Saya pun memprediksi bahwa cara pelaku bisnis beriklan akan berubah. Tidak lagi harus selalu lewat biro iklan atau media mainstream. Ketika pengembang punya platform iklan yang bagus dan efektif, tentu kita pelaku bisnis lebih memilih platform andal dan efektif tersebut. Saya jadi bertanya, apakah sudah menjadi kebiasaan pemerintah kita untuk selalu ketinggalan, lambat berpikir, dan harus nunggu masalah baru mengeluarkan regulasi?

    Secara keseluruhan saya sependapat dan hal ini menjadi inspirasi bagi yang tertarik mengeksplorasi lebih dalam tentang persoalan jualan data dan industri mobile ini.

    Terakhir, saya juga kesal dengan operator yang seperti tidak punya etika. Kalaupun toh mereka mau mengirimkan pesan penawaran, setidaknya kirimkan yang relevan dan berkualitas. Kalau kita merasa pesan tersebut nggak berguna, ya harusnya kita bisa unsubscribe pesan tsb. Parahnya kalau pesan-pesan promo tadi menjadi alat “cuci otak” untuk membentuk generasi muda yang konsumtif dan tidak selektif dalam berbelanja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s