Melawan “Robot Digital” dalam Pemilu 2019

Demokrasi modern terancam dibajak oleh para robot. Teknologi cerdas ini diciptakan ilmuwan yang sebagian dibayar oleh oligarki yang bernafsu menduduki kekuasaan lewat celah-celah demokrasi prosedural. Robot-robot ini menyebar melalui internet dan media sosial. Bagaimana cara melawan para robot ini?

DALAM tempo cepat internet dan media sosial yang semula dianggap teknologi yang membebaskan dan memberi harapan perubahan sosial, segera dikuasai oleh segelintir pemilik modal yang merusak harapan publik dalam berpolitik. Demokrasi yang dicita-citakan kemudian berubah menjadi plutokrasi karena dikuasai para oligarkis yang telah menguasai sektor ekonomi, bisnis dan finansial.

Ini dibuktikan lewat kemenangan Donald Trump dalam pilpres Amerika Serikat pada 2016 lalu. Majalah Forbes edisi Maret 2018 menyebut Trump sebagai satu dari segelintir warga terkaya di AS dengan kekayaan lebih dari 3 miliar dolar AS. Kemenangan Trump amat didukung oleh pemanfaatan data, algoritma komputasi, dan aplikasi-aplikasi digital.

Untuk memenangkan pilpres, bersama tim suksesnya, Trump secara tidak langsung melibatkan para “robot digital” atau bot yang berupa skrip bahasa komputasi yang dibuat oleh sekelompok tim dari Rusia. Melalui platform digital, bot ini secara otomatis (automated bot) membanjiri pemilih dengan informasi-informasi yang keliru, memelintir fakta (misinformation). Bot itu diprogram untuk menciptakan dan mengunggah berita palsu (disinformation) pada situs abal-abal dengan tujuan menipu persepsi pemilih.

Big data dalam pemilu

Saat ini angka populasi pengguna internet di Indonesia hampir 150 juta. Sebagian besar dari populasi ini juga aktif menggunakan media-media sosial. Bagi para kandidat dalam pemilu, jumlah pengguna yang jumbo atau big data itu bisa dimaknai sebagai populasi pemilih yang potensial untuk memperoleh dukungan suara. Di era digital, data telah menjadi darah yang mengalir dalam kehidupan warga.

Angka populasi pengguna internet ini pula yang telah dimanfaatkan oleh perusahaan Cambridge Analytica. Perusahaan ini menambang data (data mining) pengguna aplikasi Facebook. Lewat algoritma komputasi yang mereka kembangkan, data tiap pengguna aplikasi dimanfaatkan untuk tujuan memenangkan kandidat peserta pemilu. Aktivitas para pengguna aplikasi, mengunggah satus, mencari, berbagi, hingga mengeklik “like” lewat akun-akun pribadi merupakan pintu masuk ke informasi-informasi personal yang dimasukkan ke dalam algoritma komputasi.

Algoritma komputasi ini mampu menganalisis, mempelajari data-data pribadi sehingga mampu mengenali dan memprediksi (machine learning) pola perilaku, preferensi sosial dan politik, hingga gaya hidup pemilik akun. Dengan akumulasi data dan informasi pengguna yang presisi, konsultan politik dan tim sukses dapat menyusun strategi dan membuat materi-materi propaganda dan kampanye yang spesifik kepada target pemilih.

Propaganda yang kerap berupa informasi keliru dan palsu bertujuan memanipulasi persepsi dan pandangan pemilih. Informasi-informasi itu masuk melalui akun personal para pengguna di media sosial, surat elektronik, layanan pesan pendek, maupun iklan pada media-media daring.

Riset yang dilakukan Phillip N Howard dari Universitas Oxford Juli 2018 ini mengungkap bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi media sosial, seperti Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, dan yang sejenisnya, mendominasi untuk penyebaran informasi keliru dan berita palsu selama pemilu di sejumlah negara. Howard dan kawan-kawan menemukan bukti dari kampanye manipulasi media sosial yang diorganisir secara formal di 48 negara selama 2018, naik dari 28 negara dibanding tahun lalu. Di setiap negara setidaknya ada satu partai politik atau lembaga pemerintah yang menggunakan media sosial untuk memanipulasi opini publik di masing-masing negara.

Di Indonesia, aplikasi-aplikasi itu juga telah digunakan untuk hal yang sama. Sekelompok orang atau agen yang dibayar pemilik modal bekerja membuat bot berupa akun-akun palsu untuk menyebarkan ujaran kebencian, informasi keliru, dan kabar bohong. Agen-agen ini ada yang bekerja untuk partai politik, militer, maupun pemerintah.

Penelusuran The Guardian pada Maret dan Juli 2018 lalu mengungkapkan, ada agen-agen yang bekerja untuk menjatuhkan pemerintah, dan pula yang bertugas untuk mendukung pemerintah. Masing-masing mengelola “pasukan saiber” dengan tugas berlawanan. Satu pihak menyebar informasi palsu dan berita-berita bohong terkait kinerja pemerintah lewat aneka platform media sosial. Di pihak lain, bekerja untuk menyebar informasi dan data untuk melawan berita-berita bohong yang dialamatkan kepada pemerintah.

Dampak informasi palsu dan berita-berita sampah yang masif beredar di internet dan media sosial kemudian dikonsumsi oleh masyarakat menciptakan keterbelahan di tengah masyarakat. Menjelang dan selama pemilu, polarisasi di antara masyarakat kian tidak terhindari dan meruncing. Ini sejalan dengan hasil riset opini Kompas selama 23-24 Agustus 2018 lalu. Sekitar 43,6 persen dari responden mengungkap bahwa ekspresi polarisasi dukungan disalurkan melalui ujaran kebencian di media sosial.

Perang melawan bot dalam Pemilu

Pertempuran untuk meraih simpati dan atensi para pemilih selama Pemilu 2019 yang memanfaatkan aplikasi-aplikasi media sosial tidak dapat dihindari. Media sosial diakui tidak hanya berfungsi sebagai saluran kampanye, melainkan sebagai media yang dapat mengerek partisipasi pemilih. Melihat kondisi itu, pemerintah, melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan ketentuan yang membolehkan kampanye menggunakan media sosial. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Secara rinci, pasal 35 peraturan ini membatasi jumlah akun media sosial, paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi. Desain dan materi pada yang diunggah ke media sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program masing-masing peserta pemilu. Pasal selanjutnya menyebutkan, tim kampanye peserta pemilu diwajibkan mendaftarkan akun-akun media sosial tersebut kepada KPU selambat-lambatnya satu hari sebelum masa kampanye.

Aturan tersebut juga dapat dinilai sebagai salah satu strategi untuk memerangi bot-bot berupa akun-akun fiktif selama pemilu. Bot-bot yang berpotensi menyebarkan ujaran kebencian, kampanye hitam, dan berita-berita sampah. Lebih jauh, aturan ini perlu ditanggapi positif sebagai upaya untuk mencegah dampak buruk dari polarisasi di tengah masyarakat.

Namun, akan selalu ada cara untuk menciptakan bot-bot politik baru yang akan memanipulasi persepsi publik. Aturan yang diterbitkan KPU ini tidaklah cukup untuk memerangi bot-bot yang bermunculan selama pemilu. Berkaca dari pemilu 2014, polarisasi masyarakat terus berlanjut setelah presiden baru dilantik.

Ada tiga pendekatan yang bisa dilakukan untuk memerangi bot-bot politik. Pertama, pendekatan kebijakan. Pemerintah dan DPR perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi. Dalam draf rancangan yang beredar di publik, rancangan ini memuat sanksi dan pidana kepada pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan data-data pribadi baik untuk kepentingan komersial maupun politik.

Regulasi perlindungan data pribadi telah lebih dulu diberlakukan oleh negara-negara Uni Eropa pada Mei 2018 setelah terbitnya Regulasi perlindungan data (General Data Protection Regulation). Data pribadi yang dilindungi termasuk informasi dasar menyangkut identitas penduduk, alamat, data kesehatan, data biometrik, etnis, pendapat dan pilihan politik hingga orisentasi seksual. Regulasi ini mulai dipatuhi oleh perusahaan raksasa digital seperti Facebook, Twitter, Google, dan lain-lain.

Kedua, pendekatan edukasi. Disamping mendorong terbitnya kebijakan perlindungan data pribadi, literasi terkait penggunaan internet dan aplikasi media sosial penting untuk dilakukan. Selama masa kampanye pemilu, keterlibatan dan partisipasi pemilih dalam menyaring dan berbagi informasi menjadi benteng yang amat penting untuk memerangi bot-bot itu.

Dalam bukunya berjudul Liberty and News, Walter Lippmann, seorang tokoh pers di Amerika Serikat, mengatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki pegangan atas fakta-fakta yang relevan di sekelilingnya, kelak akan menjadi korban dari ujaran kebencian dan propaganda. Warga yang dapat mengakses informasi dan fakta dari sumber pertama dan independen akan dapat menyaring cuitan dan unggahan bot-bot penebar kebohongan dan kebencian.

Ketiga, penguatan institusi media. Informasi yang dipersepsikan sebagai sumber pengetahuan, menurut Jakob Oetama dalam pidatonya di Universitas Gajah Mada 2003 silam, saat ini telah menjadi sumber kecemasan. Informasi yang berlimpah dan beredar di internet dibuat oleh sumber dan situs yang nyaris tidak terverifikasi. Informasi itu lalu masuk ke akun-akun aplikasi dan menyebar media sosial. Informasi-informasi tersebut, sangat mungkin berupa informasi yang tidak sempat diolah, dan tidak layak dikonsumsi publik.

Karena itu, saat publik tenggelam dalam banjir informasi seperti pada saat ini, tugas dan tanggung jawab organisasi-organisasi media menjadi lebih penting. Terutama dalam memberitakan fakta dan kebenaran melalui metode-metode yang obyektif. Mengutip Lippmann, warga dapat memerangi kebohongan yang ada di sekelilingnya “hanya dengan melaporkan fakta-fakta”. Publik dan pemilih yang rasional membutuhkan media-media yang independen dalam melaporkan fakta.

Tentu saja, di luar dari pendekatan-pendekatan di atas, keterlibatan dan partisipasi warga dan pemilih adalah syarat utama untuk dapat memerangi robot-robot pemilu. Masa depan pemilu dan demokrasi ada di tangan kita, Anda. ***

Advertisements

One thought on “Melawan “Robot Digital” dalam Pemilu 2019

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s